JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Inggris meluncurkan proyek-proyek Kota Masa Depan sebesar 9 juta poundsterling atau setara Rp162 milyar.
Proyek kota masa depan merupakan program kerja sama di bidang transportasi hijau.
Adapun proyek tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Menteri Transportasi Inggris & Indonesia pada Juni 2022.
Dalam proyek 'Kota Masa Depan' tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan transportasi perkotaan dalam arti rendah karbon, tetapi juga sosial.
Di mana dengan semua proyek itu untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam aspek transportasi perkotaan.
Berikut ini lima proyek kota masa depan yang akan digarap:
1. Membuka peluang untuk kereta api ringan, pengembangan berorientasi transit, dan perolehan nilai tanah di Semarang Raya
Di mana pada proyek ini, dipimpin oleh Buro Happold (Perusahaan layanan profesional Inggris yang menyediakan konsultasi teknik, desain, perencanaan, manajemen proyek, dan layanan konsultasi untuk bangunan, infrastruktur, dan lingkungan).
Selain itu, proyek ini akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, dan pemerintah kota Semarang untuk membuka hambatan keuangan dan pengiriman untuk pengembangan light rail transit, serta menghasilkan pembelajaran praktis yang akan ditingkatkan secara nasional untuk memaksimalkan dampak.
2. Mengembangkan peralihan ke transportasi rendah karbon melalui peningkatan keselamatan bagi kelompok-kelompok rentan
Proyek ini dipimpin oleh perusahaan Inggris, Arup (Firma profesional kelas dunia berkantor pusat di London, Inggris yang melayani rekayasa teknologi, rancangan, perencanaan, manajemen proyek dan konsultan untuk semua aspek pendirian bangunan).
Di mana proyek ini akan bekerja sama dengan otoritas transportasi dan perkotaan, serta kelompok masyarakat di kota Semarang, Surabaya, dan Makassar untuk menunjukkan cara meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok masyarakat kecil dalam perencanaan dan perbaikan transportasi umum.
Pembelajaran dari program ini akan menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
