Share

3 Masalah Tanah di Indonesia, Sertifikat Ganda hingga Sengketa Lahan

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Selasa 26 Juli 2022 18:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 26 470 2636717 3-masalah-tanah-di-indonesia-sertifikat-ganda-hingga-sengketa-lahan-PcpB03JO2K.jpg Masalah pertanahan di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menjelaskan tiga masalah tumpang tindih lahan yang saat ini terjadi.

Hal tersebut diketahui berdasarkan kasus dilapangan usai Menteri ATR/BPN melakukan kunjungan ke beberapa daerah beberpaa hari belakangan. Meski demikian Menteri Hadi menjanjikan dalam waktu dekat bakal membereskan masalah tersebut.

Pertama Menteri Hadi mengungkapkan saat ini terjadi sengketa tumpang tindih tanah antara HGU (Hak Guna Usaha) Perusahaan dengan masyarakat di wilayah tersebut.

Kedua adanya tumpang tindih tanah masyarakat dengan tanah milik perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti misalnya PTPN, Seperti yang terjadi di Medan. Ketiga adanya tumpang tindih tanah masyarakat dengan masyarakat.

"Yang paling banyak kasus dari laporan-laporan tersebut adalah wilayah riau, kemudian Sumut, dan Jambi. Baru saja kita juga mendapatkan hasil Pansus DPRD Provinsi Jambi ada beberapa masalah dari 100 atau lebih dari 200 laporan ke pansus, ada 6 yang harus ditangani BPN," kata Menteri Hadi pada konferensi persnya di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Lebih lanjut Menteri Hadi menjelaskan yang juga kerap terjadi adalah kasus sertipikat ganda. Jadi satu bidang tanah, memilki dua sertipikat yang keduanya dikeluarkan oleh BPN wilayah setempat.

"Kita turun di lapangan, ternyata terjadi duplikasi, banyak kejanggalan yang kita temukan dan sekarang dalam proses penyelesaian masalah tersebut," lanjut Hadi.

Menurutnya kejadian tersebut banyak terjadi dimasyarakat, salah satu contohnya yang terjadi di wilayah Depok. Ketika tanah masyarakat sudah memiliki sertipikat resmi yang dikeluarkan oleh BPN wilayah setempat, namun datang perushaan plat merah, PT PP Properti yang juga memiliki sertipikat di bidang tanah tersebut.

Sehingga atas dasar tersebut, lahan milik warga yang diketahui lebih dulu memiliki sertipikat harus mengalami penggusuran oleh PT PP Properti untuk keperluan pembangunan.

"Permasalahan ini banyak terjadi di masyarakat, oleh sebab itu, kami saat ini melaksanakan rakernas supaya mengantisipasi supaya tidak terjadi permasalahan yang sama di masyarakat," kata Hadi.

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Harry Prihatono menambahkan saat ini kasus sertipikat ganda yang terjadi di Depok, Jawa Barat sudah diambil alih oleh kantor pusat.

"Sekarang ini sudah dalam penanganan tim khusus oleh Polresta Depok," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini