Share

Ibu Kota Baru Dibangun, 900 Hektare Lahan Mulai Digarap hingga 2024

Heri Purnomo, Jurnalis · Sabtu 30 Juli 2022 19:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 30 470 2639154 ibu-kota-baru-dibangun-900-hektare-lahan-mulai-digarap-hingga-2024-E1HPnzVbXn.jfif Proyek Ibu Kota Nusantara. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono mengatakan pada pembangunan tahap awal Ibu Kota Baru dilakukan seluas 900 hektare dari 256 ribu hektare luas lahan yang nantinya dibangun.

"Di mana keluasannya 256 ribu, tapi yang akan kita bangun mungkin sampai 2024 hanya 900 hektare. Tetapi lengkap sebagai feature sebagai sebuah kota yang layak huni dan itu sudah berjalan," katanya, Sabtu (30/7/2022).

Baca Juga: Investor Tanyakan Nasib Proyek Ibu Kota Nusantara Setelah 2024?

Dia menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak hanya membangun pusat pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkannya untuk menjawab pertanyaan banyak investor melirik proyek ibu kota baru, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun tidak sedikit investor tersebut bertanya nasib ibu kota nusantara setelah 2024 atau pasca pergantian Presiden.

"Banyak yang menanyakan tentang 2024, bagaimana kelanjutan setelah 2024? Investor banyak menanya itu," kata Bambang.

Baca Juga: Kepala Otorita IKN Garansi Proyek Ibu Kota Baru Tidak Mangkrak

Meski demikian, Bambang menjelaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan saja, namun nantinya juga sekaligus membangun ekosistem kehidupan di dalamnya.

"Kita menjawabnya, kita membangun kota bukan hanya membangun pusat pemerintahan. Dimana kota itu adalah kota yang utuh, kota yang layak huni dan distu nanti akan ada keseluruhan fasilitas sebagai suatu kota yang memang nantinya akan memanjakan warganya," katanya.

Lebih lanjut, Bambang memastikan pembangunan ibu kota baru akan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Pasalnya lahan untuk pembangunan ibu kota baru sudah tersedia dari segi dana pun APBN sudah menganggarkannya setidaknya hingga 2024.

"Kalau kita membangun real estate lahan itu kan harus dibebaskan, ini sudah ada, apalagi KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan)," ungkapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini