Share

Transisi Energi Bersih RI Masih Berat, Apa Kendalanya?

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Jum'at 05 Agustus 2022 20:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 05 320 2642903 transisi-energi-bersih-ri-masih-berat-apa-kendalanya-9zinNyN8Ul.jpg Ilustrasi energi terbarukan. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Saat ini kontribusi energi listrik di Indonesia mayoritas masih dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bahan bakarnya adalah batu bara.

Bahkan dari PLTU saja berkontribusi 60% dalam produksi listrik negara.

Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal, kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nurul Ichwan mengatakan dalam merealisasikan konsep industri hijau, maka pemerintah harus siap untuk menyuplai energi bersih ke Industri di Indonesia.

"Kita melihat dua hal, pertama listrik yang diberikan kepada rumah tangga, kedua listrik yang diberikan kepada industri, yang kepada industri ini lebih krusial," kata Nurul Ichwan dalam diskusi virtual, Jumat (5/8/2022).

 BACA JUGA:Indonesia Bangun Badan Layanan Batu Bara, Apa Dampaknya?

Menurutnya, saat ini pemerintah punya cita-cita, setidaknya pada sekitar tahun 2030 Indonesia sudah bisa menjadi negara net zero dalam hal emisi karbon.

Namun, dia mengaku untuk sampai sana bukan hal yang mudah, terutama masalah dana.

"Hanya memang persoalannya, kalau misalnya kegiatan untuk menghasilkan energi berbasis EBT harganya masih sangat mahal, dibanding dengan yang berbasis baru bara," jelasnya.

Sehingga dia menyebut ketika hal ini dilakukan secara cepat, maka yang akan menjadi masalah selanjutnya adalah daya beli masyarakat untuk energi bersih tersebut yang dipertaruhkan.

"Kan alternatifnya dua, diberikan kepada masyarakat dan mereka membeli apa adanya, atau disubsidi oleh pemerintah, bisa kita bayangkan berapa subsidi yang diberikan kepada pemerintah untuk masyarakat yang populasi terbesar ke 4 di dunia ini," sambungnya.

Menurutnya, hal itu dirasa sangat berat untuk dilakukan karena bakal mengancam devisa negara, ketika harus memberikan listrik bersih yang dianggap mahal kepada negara dengan jumlah populasi terbesar ke 4 di dunia.

"Maka dalam hal ini, Kementerian ESDM dan BUMN PLN harus punya kolaborasi yang harmonis dan konsisten untuk membentuk, karena kalau tidak kegagalan kita dalam memberikan EBT untuk Industri akan memunculkan kegagalan yang luar biasa," bebernya.

Ketika pasar internasional sudah tidak lagi menerima barang yang dihasilkan oleh industri yang masih menggunakan energi kotor dimasa depan, maka dikhawatirkan hal tersebut justru bakal mengancam perekonomian Indonesia sendiri.

Alih-alih menjadi negara maju pada tahun 2045, namun gagal melakukan transformasi ke energi bersih, maka menjadi ancaman sendiri untuk Indonesia.

"EBT ini menjadi pra syarat bagi industri besar di dunia, bahkan bukan hanya industrinya, tetapi sudah ada kolaborasi antara industri dengan beberapa kumpulan negara, yang sudah bersepakat," lanjutnya.

"Karena ketika market mengatakan kami tidak sudah dengan barang anda, semurah apapun sehebat apapun, kalau tidak hijau akan kita tolak, mampus kita kalau begitu," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini