Share

Tiket Masuk Pulau Komodo Rp3,75 Kita Ditunda, Pengusaha Travel: Maunya Sih Dibatalkan

Feby Novalius, Okezone · Senin 08 Agustus 2022 14:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 08 320 2643965 tiket-masuk-pulau-komodo-rp3-75-kita-ditunda-pengusaha-travel-maunya-sih-dibatalkan-ltNDy7hu6D.jpeg Tiket masuk Pulau Komodo ditunda (Foto: Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) berharap pemberlakuan tiket masuk Pulau Komodo Rp3,75 juta bukan hanya ditunda tapi dibatalkan. Pasalnya penetapan tiket masuk Rp3,75 bakal berlaku 1 Januari 2023.

"Puji Tuhan, maunya sih bukan cuma ditunda tapi dibatalkan," ujar Ketua DPP Astindo Pauline Suharno saat dihubungi Okezone, Senin (8/8/2022).

Menurut Pauline, alasan tiket masuk Pulau Komodo Rp3,75 juta dibatalkan karena terlalu tinggi. Wisatawan juga tidak mungkin berkunjung ke Pulau Komodo berkali-kali dalam satu tahun.

"Tiket 1 tahun Rp3,75 juta gak ada esensinya. Menurut saya boleh lah naik dua kali lipat pun masih reasonable kok. Apalagi tujuannya konservasi," tuturnya.

Sebagai informasi, tiket masuk Pulau Komodo berlaku tarif lama setelah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunda pemberlakuan tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, hingga 1 Januari 2023.

"Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar," ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing, dikutip dari Antara, Senin (8/8/2022).

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Selama periode Agustus-Desember 2022, wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang masuk ke Pulau Komodo dan Padar tetap berlaku tarif lama yaitu Rp75 ribu bagi wisatawan domestik dan Rp150 ribu bagi wisatawan mancanegara.

Dia menjelaskan, pemberian dispensasi itu merupakan saran Presiden Joko Widodo dan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

"Pemberian dispensasi ini merupakan atas saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk arahan dari bapak Presiden Joko Widodo. Pemerintah NTT tentu tetap memperhatikan semua masukan dari berbagai pihak seperti masukan dari Bapa Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, para alim ulama, para pendeta, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu," kata Zeth.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini