Share

Menteri ATR Siap Ambil Alih Lahan Hutan Tak Produktif, Digunakan untuk Apa?

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Selasa 09 Agustus 2022 18:26 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 09 320 2644891 menteri-atr-siap-ambil-alih-lahan-hutan-tak-produktif-digunakan-untuk-apa-foIwqHxdEn.JPG Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. (Foto: MPI)

JAKARTA - Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mengambil alih lahan hutan tidak produktif yang sudah habis masa gunanya.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan lahan tersebut nantinya bakal menjadi sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Adapun luas kawasan hutan yang sudah tidak produktif saat ini diajukan untuk diambil alih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah seluas 53.959,96 hektare.

Terbagi pada 5 Kabupaten dalam 4 wilayah provinsi yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

 BACA JUGA:Cegah Sengketa Tanah, Menteri ATR Serahkan Kawasan Hutan 53 Ribu Hektare ke KLHK

"Upaya ini merupakan percepatan penyediaan Tora, khususnya yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan ditindaklanjuti dengan program redistribusi tanah," ujar Menteri Hadi di The Westin Jakarta, Selasa (9/8/2022).

"Kegiatan ini diarahkan pada lokasi kawasan hutan produksi konveksi tidak produktif, yang statusnya masih di cadangkan untuk dilepaskan," sambungnya.

Juru Bicaranya Kementerian ATR/BPN, T Hari Prihanto menambahkan nantinya kawasan hutan yang masih dipegang oleh KLHK itu bakal dikonversi dulu sebelum diberikan kepada masyarakat.

"Nanti bakal dibagi berapa persen untuk pertanian, berapa persen untuk lainnya, tetapi intinya itu untuk mendorong perekonomian masyarakat," lanjutnya.

Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Suhardiman menambahkan saat ini lahan tersebut tengah dilakukan invetarisasi sebelumnya diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN.

"Jadi yang disebut clear and clear itu kita awali dengan kegiatan yang disebut dengan inventarisasi dan verifikasi, dalam pilot project ini kita lakukan juga," katanya.

"Yang kami sebut tidak produktif pertama dari tutupan hutannya, kurang dari 10% sehingga hutan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini