Share

Kerja Standar di Tengah Kondisi Tak Normal, Jokowi: Tidak Akan Jalan!

Michelle Natalia, Sindonews · Kamis 18 Agustus 2022 10:45 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 18 320 2649856 kerja-standar-di-tengah-kondisi-tak-normal-jokowi-tidak-akan-jalan-ZpCle6wloH.jpg Jokowi ke Menteri: Tidak Bisa Lagi Kerja Standar (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menteri dan kepala daerah untuk bekerja tidak standar lagi. Dalam kondisi yang tidak normal dan sulit dibutuhkan kerja yang luar biasa.

Menurut Jokowi, seluruh menteri hingga kepala daerah tidak bisa bekerja dengan hanya melihat sisi makronya saja.

"Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat lebih lagi harus dilihat detail lagi lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," tegas Jokowi Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

BACA JUGA: Harga Beras di Merauke Rp6.000, Jokowi Heran Tak Ada yang Beli 

Jokowi menambahkan, dunia saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, semua negara mengalami mulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih, ditambah perang, lalu munculnya krisis pangan, keuangan, hingga energi.

"Inilah yang saya bilang, keadaan yang sangat sulit. Oleh sebab itu kita tidak boleh bekerja standar! Tidak bisa lagi, keadaannya tidak normal, kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal, tidak bisa kita pakai standar-standar baku, pakem, nggak bisa," ujar Jokowi.

Sementara itu, Jokowi juga ingin kepala daerah seperti bupati, walikota, dan gubernur mau bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).

Jokowi ingin gubernur hingga walikota mengecek barang apa yang harganya naik di daerah masing-masing, yang kemudian menyebabkan inflasi.

"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Dan dicek, TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Saya pernah ke Merauka, kepala daerahnya bilang, "Pak, beras kita melimpah di sini, tapi engga ada yang beli. Harganya murah, cuma Rp6 ribu, Pak"," ungkap Jokowi.

Dia melakukan pengecekan, dan kemudian data tersebut memang benar adanya. Maka itu, Jokowi mempertanyakan mengapa daerah yang kekurangan beras tidak mengambil pasokan dari Merauke yang harganya masih murah.

'Problemnya transportasi mahal, kemarin saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan, untuk menutup biaya transportasi di barang-barang ya ada," ujarnya.

Jokowi juga meminta Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah.

"Gunakan untuk itu tadi, biaya transportasi, biaya distribusi," kata Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini