Share

Pembangunan IKN Butuh Uang Banyak, Kadin Siap Pasang Badan Cari Investor

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Selasa 23 Agustus 2022 14:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 23 470 2652821 pembangunan-ikn-butuh-uang-banyak-kadin-siap-pasang-badan-cari-investor-rxbb33pysy.png IKN Nusantara. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyampaikan kesiapannya untuk membantu pemerintah dalam mencari investor untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid mengatakan dalam membangun IKN Nusantara diperlukan adanya gotong royong.

Dia menyebut itu agar Indonesia dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045 mendatang.

 BACA JUGA:Sederet Potensi Investasi di IKN, dari Mal hingga Perhotelan

“IKN dapat membantu percepatan pemerataan di Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi magnet perekonomian dunia. IKN juga merupakan simbol negara Indonesia tahun 2045,” ucap Arsjad pada pernyataan tertulisnya dikutip Selasa (23/8/2022).

Sebagai mitra strategis pemerintah dan rumah bagi dunia usaha, Arsjad mengatakan pihaknya siap membantu memfasilitasi pencarian investor dan membukukan target investasi untuk pembangunan IKN.

Melalui pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia yang dapat membantu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut dia menambahkan, KADIN Indonesia berharap agar ke depannya dapat terus meningkatkan perannya sebagai the voice of industry.

Sehingga dapat berguna untuk mengumpulkan masukan terkait penyempurnaan regulasi investasi dan pembangunan IKN, serta membantu penyelenggaraan roadshow untuk menarik partner dan investor.

Seperti diketahui, pembangunan IKN Nusantara beserta pengembangannya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Bahkan diproyeksikan setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp600 triliun.

Sedangkan APBN hanya membantu 20% dari pembiayaan yang dibutuhkan, sedangkan sisanya melakukan skema pembiayaan alternatif, seperti investasi langsung, kerjasama pemanfaatan aset, skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan skema-skema lainnya telah dirancang koridor kebijakannya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini