Share

Kendaraan Dinas Wajib Listrik, Komisi VII Sindir Baterainya Masih Impor

Rizky Fauzan, MNC Portal · Rabu 21 September 2022 09:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 21 320 2671741 kendaraan-dinas-wajib-listrik-komisi-vii-sindir-baterainya-masih-impor-5iHLtnqBwt.png Kendaraan Dinas Diganti Jadi Mobil Listrik. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Komisi VI mengusulkan pemerintah seharusnya menyelesaikan produksi baterai kendaraan listrik sebelum mengarah pada kebijakan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

"Kondisi sekarang masih impor baterai. Nah itu kok sekarang dipaksakan mau mengganti kendaraan dinas ke kendaraan listrik, padahal kita masih impor baterai. Kita selesaikan dulu soal produksi baterai EV, baru masuk ke kebijakan," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian, dalam Rapat dengan pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Selasa (20/9/2022).

Baca Juga: DKI Tambah 100 Kendaraan Dinas Berbasis Listrik pada 2023

Pada Rapat dengar pendapat (RDP), Komisi VII DPR RI dengan Mind ID dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) membahas kepastian pasokan bahan baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC). Rapat tersebut menghasilkan 4 kesimpulan yang perlu dipenuhi MIND ID, Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Baca Juga: Kendaraan Dinas Wajib Mobil Listrik, Daerah Sudah Siap?

Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno menuturkan, pihaknya mendorong MIND ID, Antam dan IBC untuk menyusun peta jalan pengembangan ekosistem EV dan EV Baterai yang lebih terukur dengan menyusun target prioritas yang ingin dicapai.

Komisi VII DPR RI mendesak Direktur MIND ID dan Dirut Antam termasuk Dirut Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk menyusun roadmap pengembangan ekosistem EV dan EV Baterai yang lebih terukur dengan menyusun target prioritas yang ingin dicapai," kata Eddy. Selain itu, dalam pengembangan proyek baterai kendaraan listrik terintergasi harus dikaji secara mendalam agar tidak merugikan BUMN pertambangan Indonesia.

"Komisi VII DPR RI mendesak Direktur MIND ID dan Dirut Antam termasuk Dirut Indonesia Battery Corporation (IBC) agar skema kerja sama dengan pihak asing seperti PT Ningbo Contemporary Btrunp Lygend Co, Ltd (CBL) dan LG Energy Solution (LGES) dalam pengembangan proyek baterai kendaraan listrik terintergasi harus dikaji secara mendalam agar tidak merugikan BUMN pertambangan kita," ujarnya

Adapun aturan kendaraan dinas wajib listrik yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No.7/2022 tentang Pengunaan Kendaraan Bermotor listrik bebasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, peraturan tersebut terbilang dipaksakan karena kondisi Indonesia yang masih melakukan impor baterai.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini