Share

Konversi LPG ke Kompor Listrik, Komisi VII Soroti Tagihan Tiap Bulan

Risky Fauzan, iNews · Rabu 21 September 2022 18:07 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 21 320 2672243 konversi-lpg-ke-kompor-listrik-komisi-vii-soroti-tagihan-tiap-bulan-ttVKWGQauk.jpg LPG Koversi ke Kompor Listrik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah berencana mengganti gas melon alias LPG 3 kg dengan kompor induksi 1.000 watt. Selaras dengan hal itu, pemerintah juga telah melakukan uji coba di tiga kota.

Di sisi lain, hal ini menuai berbagai kritik dari kalangan masyarakat apalagi para penggunanya mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah uji coba tersebut.

"Kompor induksi itu memerlukan kajian-kajian yang mendalam, satu yang perlu dipastikan yang jauh lebih penting namanya rasio elektrifikasi," kata Sugeng saat di temui dalam acara Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta Convention Center, Rabu (21/9/2022).

Menurut dia, saat ini pemerintah baru saja melakukan pendekatan pada level desa. Sedangkan untuk menjalankan program ini, perlu adanya pendekatan pada unit yang lebih kecil yakni rumah tangga.

"Kalau sudah tercukupi seluruh warga, sudah teraliri listrik, baru kita bicara yang kedua, kehandalannya. Apakah dari sisi dayanya turun naik atau nggak. Karena ini menyangkut barang elektronik loh," tambahnya.

Sugeng menekankan pada persoalan di mana perpindahan daya dari 450 watt ke 900 watt berpotensi membebani masyarakat.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

"Pertama sebetulnya itu karena tidak mendapat penjelasan yang comprehensive saja soal kenaikan daya. Itu sebenarnya di situ. Sejauh kenaikan daya itu tidak membebani sama sekali masyarakat. 450 itu menjadi 900. Tapi ingat, setelah tadi elektrifikasi, setelah kehandalan, dayanya," katanya.

Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji perkara langkah konversi ini. Salah satu aspek teknis lainnya diluar yang telah disebutkan di atas yakni apakah kompor tersebut kompatible dengan penggunanya.

"Ingat, kompatible atau nggak kompor listrik itu dengan alat masak rumah tangga rata-rata. Itu kan penting juga. Kompornya ada, ingat, kompornya ceper. Bagaimana dengan wajannya, bisa nggak? Nah ini," katanya.

Selain perkara listrik, kata Sugeng, akan ada permasalahan-permasalahan kecil lainnya yang perlu diselesaikan oleh masyarakat ini. Oleh sebab itu, pihaknya telah menyarankan study lanjutan.

"Akhirnya kan kita menyarankan dibikin semacam study yang comprehensive menyangkut beberapa hal tadi, kedua juga harus ada yang namanya uji coba di daerah-daerah tertentu. Jangan dulu dilakukan uji coba nasioanl karena apa, satu menambah beban masyarakat miskin atau tidak," kata Sugeng.

Dia menambahkan, pemerintah tetap perlu memberikan subsidi lanjutan bagi masyarakat miskin nantinya dengan harapan program tidak akan membebani.

"Artinya apa kenaikan daya untuk masyarakat miskin tidak boleh mengeluarkan jadi beban baik itu perubahan data maupun nantinya ketika dipasangi dengan kompor listrik. Tetap ada subsidi masyarakat tidak mampu," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini