Share

Penuhi Modal Inti, Bank Ina (BINA) Rights Issue 296,85 Juta Saham

Cahya Puteri Abdi Rabbi, Jurnalis · Kamis 22 September 2022 14:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 22 278 2672776 penuhi-modal-inti-bank-ina-bina-rights-issue-296-85-juta-saham-jd7PyPPaIW.jpg Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)

JAKARTA - PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Perseroan akan menerbitkan sebanyak 296,85 juta saham baru atau setara 4,76% dari modal disetor.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), setiap pemegang 20 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada 28 November 2022 pukul 16.00 WIB, berhak atas satu HMETD.

 BACA JUGA:Perkuat Pasar Modal, OJK Terbitkan 2 Peraturan Baru

“Setiap satu HMETD memberikan hak untuk membeli sebanyak satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp3.600 hingga Rp4.200 per saham,” tulis manajemen BINA dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (22/9/2022).

Dalam aksi korporasi ini, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp1,24 triliun. Adapun, PT Indolife Pensiontama (PT IP) sebagai pemegang saham pengendali perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya.

Apabila saham yang ditawarkan dalam rights issue ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional.

Manajemen BINA menjelaskan, dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum. Dana yang diperoleh akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam hal penyaluran pembiayaan guna meningkatkan kinerja perseroan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan terkait ketentuan pemenuhan modal inti bank. Aturan tersebut tertuang dalam POJK 12 Tahun 2020, di mana bank umum harus memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp3 triliun pada akhir 2022, sedangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki tenggat waktu satu tahun lebih lama, yakni pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, berdasarkan data terakhir yang dihimpun OJK, sebanyak 37 bank yang terdiri dari 24 bank umum dan 13 BPD tercatat belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun tersebut.

Sehubungan dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Dian menyebut bahwa, target modal inti Rp3 triliun tersebut akan tercapai.

Dia mengatakan, sebanyak 13 BPD sedang dalam proses konsolidasi dan pemenuhan modal.

“Kami akan terus dorong konsolidasi. Apakah jika tidak tercapai akan kami downgrade ke BPR. Itu belum final dan masih dibicarakan," kata Dian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/9/2022).

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini