Share

5 Fakta 1 Juta Tenaga Honorer Diangkat Jadi PPPK, Ingat Jangan Pindah Tempat Kerja

Fayha Afanin Ramadhanti, Okezone · Senin 26 September 2022 04:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 23 320 2673506 5-fakta-1-juta-tenaga-honorer-diangkat-jadi-pppk-ingat-jangan-pindah-tempat-kerja-pfx7U870VM.jpg 1 Juta tenaga kerja diangkat jadi PPPK (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pengangkatan status guru honorer dan tenaga kesehatan menjadi prioritas. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, lebih dari sejuta honorer dan tenaga kesehatan (nakes) diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022.

"Tahun ini total pengangkatan 1.086.000. Sebanyak 983 ribu di antaranya di daerah," kata Azwar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 16 September 2022.

Berikut fakta terkait tenaga honorer yang akan diangkat jadi PPPK, yang dirangkum Okezone Senin (26/9/2022).

1. Disediakan Kuota Tiap Tahun

Azwar mengatakan pemerintah setiap tahunnya menyediakan kuota bagi honorer dan tenaga kesehatan agar bisa diangkat sebagai ASN, terutama di luar Pulau Jawa dan daerah terpencil.

2. Banyak Yang Minta Pindah Tempat Kerja

Tak sedikit yang kemudian meminta untuk dipindahkan ke kota dan Pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan kekosongan formasi ASN di daerah-daerah. Jadi pemerataan sumber daya manusia (SDM) sekarang menjadi perhatian utama.

"Akhirnya apa? Formasi di desa-desa di luar Jawa enggak ada ASN-nya, padahal setiap tahun presiden memberikan formasi untuk itu. Jadi problem-nya ternyata bukan hanya kekurangan SDM tapi pemerataan," ujarnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

3. Akan Diterapkan Sistem Penguncian

Azwar dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana menerapkan sistem penguncian selama rentang waktu tertentu agar ASN yang diangkat tidak dulu pindah kota, agar formasi ASN di desa dan luar Pulau Jawa tidak hanya dijadikan tempat untuk mendapatkan formasi belaka.

4. Desa Tidak Akan Mendapatkan Layanan Kesehatan

Menurut Azwar, jika pola demikian terus menerus dibiarkan, maka berapa pun presiden memberikan kuota formasi ASN tidak akan pernah mencukupi karena di daerah akan selalu terjadi kekosongan.

"Kalau ini yang terjadi, di desa tidak akan dapat layanan kesehatan yang bagus dan tidak akan mendapatkan guru-guru pendidikan yang bagus, dan presiden minta pemerataan ini ditingkatkan dan dijaga," kata Azwar.

5. ASN di Papua

Adanya formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua.

"Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua 80% diisi orang Papua, 20% dari luar. Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, (ASN) Papua-nya kosong," katanya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini