Share

Bahlil Sebut Negara G20 Soroti Birokrasi Transparan dan Tidak Bertele-tele

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Jum'at 23 September 2022 17:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 23 320 2673759 bahlil-sebut-negara-g20-soroti-birokrasi-transparan-dan-tidak-bertele-tele-TSPZJS5Tne.jpg Negara G20 soroti birokrasi yang transparan (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut negara G20 menyoroti birokrasi yang transparan dan tidak bertele-tele. Dia mengungkapkan banyak investor asing yang mempermasalahkan terkait rumitnya perizinan yang ada di Indonesia dan tidak transparan.

"Pemangkasan prosedur, banyak negara G20 yang menyampaikan kepada kita untuk pentingnya ada pemangkasan sistem operasi yang bertele-tele dan tidak transparan," ujar Bahlil dalam konferensi pers hasil pertemuan tingkat menteri G20 bidang Perdagangan, Investasi, dan Industri, Jumat (23/9/2022).

Namun demikian Bahlil mengatakan dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) mampu mengakomodir keluhan pemodal asing tersebut. Bahkan dengan adanya UU tersebut setidaknya pemerintah memangkas 70 undang-undang.

"Kita menyetujui dan memberikan contoh dalam adanya UU cipta kerja dengan memangkas 70 undang-undang dan sudah kita hasilkan," kata Bahlil.

Menurutnya hal tersebut menjadi sebuah capaian untuk pemerintah yang telah berhasil menggunting banyak undang-undang untuk mengundang investasi masuk ke Indonesia.

"Ini sebagai bentuk dari proses transformasi yang kita lakukan terkait dengan penyederhanaan," kata Bahlil.

Sebab menurutnya, investasi menjadi salah satu instrumen untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih investasi yang masuk menciptakan hilirisasi industri.

"Jadi hilirisasi sebagai wujud meningkatkan nilai tambah, Sekaligus jawaban dari visi presiden tentang transformasi ekonomi, sudah disepakati oleh negara G20," pungkasnya.

Bahlil menambahkan, dalam pertemuan tingkat Menteri G20 hari ini juga ada minat investasi dari negara lain ke Indonesia. Meski demikian Bahlil masih enggan untuk menyebut nilai dan dari mana investor tersebut.

"Ada beberapa negara (mau investasi), namun angkanya belum bisa kita sampaikan, sebab dalam (Kementerian) Investasi pendekatannya berbeda dengan kementerian lain, kalau kita riil dulu baru ngomong," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini