Share

Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Berantas Pencucian Uang

Michelle Natalia, Sindonews · Rabu 28 September 2022 17:37 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 28 320 2676865 sri-mulyani-tegaskan-komitmen-ri-berantas-pencucian-uang-sp3AVCxYWx.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa seiring perkembangan ekonomi digital, transaksi keuangan digital juga turut berkembang.

Meskipun hal ini sangat penting dalam mewujudkan inklusi keuangan, tetapi di saat yang sama, ini juga membuka peluang praktik pencucian uang dan tindak kriminal ekonomi dengan adanya platform-platform yang baru.

Maka dari itu, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberantas aksi pencucian uang melalui berbagai jalur. Sebelumnya di tahun 2018, Indonesia dinilai sangat memadai oleh MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) berdasarkan standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).

"Hanya saja, kami juga telah menerima tanggapan dari APG mengenai program kepatuhan pajak sukarela Indonesia baru-baru ini, dimana APG menyimpulkan bahwa program kepatuhan sukarela Indonesia tersebut tidak mencapai persyaratan kebijakan Counter-Terrorism Committee (CTC) APG," ungkap Sri dalam B20 Talks: "Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime" secara virtual di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa Indonesia tetap mematuhi prinsip dasar Financial Action Task Force (FATF) demi menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam menegakkan standar FATF. Maka dari itu, Sri juga mengungkapkan bahwa dirinya ingin agar Indonesia bisa segera masuk menjadi anggota penuh FATF di 2023.

"Karena dengan status menjadi anggota penuh, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi FATF dan dunia," tegas Sri.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dia pun menjelaskan bahwa dari sisi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memperbaharui perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung, termasuk kepabeanan, untuk memperkuat koordinasi kasus anti pencucian uang dan pendanaan kontra terorisme.

"Para kriminal sekarang menggunakan banyak tempat untuk mencuci uang sehingga dikenal sebagai kejahatan terorganisir atau organized crime," kata Sri.

Dia sendiri menilai beberapa prioritas strategis FATF sangat sejalan dengan prioritas Indonesia, seperti meningkatkan transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership transparency), meningkatkan efektivitas pemulihan aset kriminal, dan memanfaatkan transformasi digital.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini