Share

Program Kompor Listrik Dibatalkan, Sudah Tepat?

Rizky Fauzan, MNC Portal · Kamis 29 September 2022 11:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 320 2677218 program-kompor-listrik-dibatalkan-sudah-tepat-b1GRg7R8Y0.JPG Kompor listrik. (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT PLN (Persero) memutuskan untuk membatalkan program kompor listrik.

Bahkan, pembatalan ini dinilai sebagai keputusan yang tepat di tengah sejumlah tantangan ekonomi yang dirasakan menggempur masyarakat Indonesia.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memberikan apresiasi langkah PLN yang telah membatalkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik.

Menurutnya, dengan keputusan ini akan meredam polemik mengenai penggunaan kompor listrik di masyarakat.

 BACA JUGA:Golongan 450 VA Pakai Kompor Listrik Tak Perlu Tambah Daya, PLN Siapkan Jalur Khusus

"Saya kira ini keputusan yang bijak dari PLN karena mendengarkan masukan dari masyarakat dan stakeholder yang lain sehingga bisa mengambil keputusan dibatalkan karena tidak memperlebar polemik di masyarakat. Dengan demikian isu ini harusnya sudah selesai," kata Mamit dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Sementara itu, Direktur Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan tersebut sudah tepat.

Dia menyebut pemerintah memiliki waktu lebih untuk menyelesaikan persoalan kelebihan pasokan (oversupply) yang dialami oleh PLN.

"Sudah tepat pemerintah membatalkan program kompor listrik. Bereskan dulu masalah di pembangkit listrik yang kelebihan pasokan baru bicara soal kompor listrik," kata Bhima.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Terkait penyelesaian permasalahan oversupply, kata Bhima, ada tiga upaya yang dapat ditempuh pemerintah.

Pertama, melakukan evaluasi terkait penerapan program 35.000 megawatt.

"Evaluasi proyek 35.000 MW karena pada saat uji kelayakan banyak asumsi yang dipaksakan," jelasnya.

Kedua, evaluasi perjanjian jual beli listrik bersama produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dengan skema take or pay yang memberatkan keuangan PLN.

Dalam skema take or pay, dipakai atau tidak, listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak berlaku.

"Ini harus dievaluasi ulang agar PLN punya daya tawar menolak pembelian listrik jika pasokan berlebih," tekannya.

Ketiga, mempercepat program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

"Sehingga, kelebihan pasokan di hulu bisa ditekan," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, keputusan PLN membatalkan program konversi LPG ke kompor listrik karena PLN tak ingin terburu-buru dalam implementasi program tersebut.

PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik.

Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini