Share

Dana Cadangan Investasi Rp5,7 Triliun Belum Cair, Stafsus BUMN: Perlu Rapat Lagi

Suparjo Ramalan, iNews · Kamis 29 September 2022 11:40 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 320 2677258 dana-cadangan-investasi-rp5-7-triliun-belum-cair-stafsus-bumn-perlu-rapat-lagi-zuiWheS5q8.JPG Ilustrasi dana BUMN. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Dana cadangan investasi sebesar Rp5,7 triliun untuk BUMN belum dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini.

Alasannya, dana tersebut masih akan dibahas oleh Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.

"Kami memang, dimasukan dana cadangan investasi sebesar Rp5,7 triliun. Kalau itu belum dialokasikan masih perlu rapat lagi oleh DPR, Kemenkeu, dan sebagainya sebesar Rp 5,7 triliun," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat gelaran Ngopi BUMN, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Penggunaan dana cadangan investasi oleh BUMN ini, lantaran Kemenkeu hanya menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2023 sebesar Rp41,31 triliun.

 BACA JUGA:Dolar AS Perkasa, BUMN Bisa Pakai Mata Uang Asing Lain Buat Ngutang

Padahal, PMN yang diajukan Kementerian BUMN menyentuh angka Rp67,82 triliun.

Di luar dana investasi cadangan, Arya memastikan sejumlah BUMN juga akan menerima PMN senilai Rp41,31 triliun.

"Untuk tahun ini PMN (2023) diberikan kepada BUMN yang kami terima Rp 41,31 triliun. Ini semua penugasan, malah aksi korporasi tidak ada," ujar Arya

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Adapun rincian PMN meliputi PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,9 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun, PT Len Industri atau Defend ID sebesar Rp 1,75 triliun, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebesar Rp 659,2 miliar.

Arya memastikan PMN akan dialokasikan untuk program penugasan pemerintah yang dijalankan BUMN.

Hutama Karya misalnya, akan menggunakan PMN untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera tahap I dan II.

Lalu, PLN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, program listrik desa, dan pembangkit EBT. Sementara, Len Industri untuk penguatan pertahanan nasional.

Terkait peremajaan fasilitas navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan dilakukan AirNav Indonesia.

"Kalau dibilang untuk BUMN yang rugi, tidak ada BUMN yang rugi diberikan PMN di sini. Kalau tidak ada penugasan, kami tidak perlu PMN," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini