Share

BUMN Tak Butuh PMN jika Tidak Ada Penugasan

Suparjo Ramalan, iNews · Kamis 29 September 2022 12:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 320 2677318 bumn-tak-butuh-pmn-jika-tidak-ada-penugasan-z0TUtxv7N7.jpg Kementerian BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Perusahaan pelat merah disebut tidak membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN), bila tidak ada penugasan dari pemerintah.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun membenarkan hal itu.

Arya memastikan BUMN penerima PMN bukan perusahaan yang merugi, namun perseroan yang sehat dan mendapatkan penugasan pemerintah berupa membangun hingga menyelesaikan sejumlah proyek strategis.

"Kalau dibilang untuk BUMN yang rugi, tidak ada BUMN yang rugi diberikan PMN di sini. Kalau tidak ada penugasan, kami tidak perlu PMN," ujar Arya saat kegiatan Ngopi BUMN, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

 BACA JUGA:Pastikan Perusahaan Sehat, Erick Thohir: 70% PMN BUMN untuk Penugasan

Arya mengatakan Kementerian BUMN kini lebih selektif dalam pengajuan PMN.

Pihaknya pun memprioritaskan PMN untuk BUMN yang sehat dan berhubungan dengan publik seperti pada PT Jiwasraya (Persero).

"Sekarang makin ketat, mungkin Garuda, setelah itu tidak ada BUMN rugi diberikan PMN," jelasnya.

 

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Menteri BUMN Erick Thohir, kata Arya, juta telah mengubah paradigma tentang penyertaan modal negara.

Arya mengatakan PMN yang diberikan kepada BUMN mayoritas untuk penugasan dari pemerintah.

Untuk tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan PMN BUMN sebesar Rp41,31 triliun. Dana tersebut lebih kecil dari usulan sebelumnya.

"Untuk tahun ini PMN (2023) diberikan kepada BUMN yang kami terima Rp 41,31 triliun. Ini semua penugasan, malah aksi korporasi tidak ada," jelasnya.

Adapun rincian PMN meliputi PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,9 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, PT Len Industri atau Defend ID sebesar Rp1,75 triliun, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebesar Rp659,2 miliar.

Arya memastikan PMN akan dialokasikan untuk program penugasan pemerintah yang dijalankan BUMN.

Hutama Karya misalnya, akan menggunakan PMN untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera tahap I dan II.

Lalu, PLN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, program listrik desa, dan pembangkit EBT.

Sementara, Len Industri untuk penguatan pertahanan nasional. Terkait peremajaan fasilitas navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan dilakukan AirNav Indonesia.

"Kalau dibilang untuk BUMN yang rugi, tidak ada BUMN yang rugi diberikan PMN di sini. Kalau tidak ada penugasan, kami tidak perlu PMN," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini