Share

Usai Harga BBM Naik, Ombudsman: Aturan Pembatasan Pertalite Harus Rampung

Rizky Fauzan, MNC Portal · Kamis 29 September 2022 13:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 320 2677355 usai-harga-bbm-naik-ombudsman-aturan-pembatasan-pertalite-harus-rampung-TlMwNmye95.jpg Pertamina. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ombudsman RI menyampaikan adanya potensi penyimbangan administrasi setelah melakukan kajian cepat dan menyikapi kondisi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Kemudian, hal ini juga menanggapi terkait belum direvisinya Perpres No 191/2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

“Pemerintah setelah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, mestinya menerbitkan regulasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi jenis pertalite melalui Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,” ujar Anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/9/2022).

 BACA JUGA:Pemberian BLT BBM Jaga Orang Miskin Tidak Semakin Miskin

Hery menyebutkan beberapa regulasi perundangan yang mengatur subsidi energi yaitu pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi yang mengamanatkan penyediaan dana subsidi energi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Pasal 3 huruf f mengamanatkan bahwa pengelolaan energi ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi, guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Selain itu, dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 28 ayat (3), menyatakan dalam menentukan dan menetapkan harga BBM, pemerintah memiliki tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu.

Menurut Hery, UU Energi dan UU Migas dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk bisa membatasi subsidi BBM.

Pemerintah sudah seharusnya melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat ke atas jenis non-angkutan umum.

“Konsumen atau pengguna merupakan masyarakat yang menurut undang-undang berhak dan layak menerima serta menikmati subsidi energi yang disediakan oleh pemerintah. Sudah saatnya, pemerintah memastikan kemudahan akses bagi kelompok miskin dalam mengakses subsidi energi,” ucapnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Berdasarkan regulasi tersebut, Hery mencermati beberapa potensi malaadministrasi yang terjadi.

Di mana yang pertama adalah pengabaian kewajiban hukum dengan pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran atau memberikan kepada masyarakat yang mampu bertentangan dengan UU Energi, UU Migas serta aturan lainnya.

Kedua, pemerintah tidak kompeten dalam mengidentifikasi masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan subsidi energi.

Potensi ketiga, yaitu dengan pemerintah lalai, pemerintah tidak segera menetapkan peraturan mengenai ketentuan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

“Dampak terhadap subsidi tidak tepat sasaran akan mengurangi akses masyarakat tidak mampu terhadap ketersediaan dan keterjangkauan energi, padahal tujuan dari subsidi energi adalah untuk menjamin kehidupan masyarakat tidak mampu atas energi. Jangan sampai subsidi BBM yang berasal dari APBN diberikan tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat mampu,” imbuhnya.

Ombudsman memberikan saran untuk dapat memasukkan kriteria sepeda motor dan kendaraan angkutan umum saja yang dapat menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalite ke dalam revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

Sementara BBM bersubsidi jenis solar sudah diatur dalam Perpres tersebut namun perlu diperjelas dan perkuat pengawasannya dengan sanksi hukum yang lebih kuat lagi.

Pasalnya, sanksi hukum masih sebatas tindak pidana ringan.

Berdasarkan jumlah unit kendaraan yang bersumber dari laman korlantas.polri.go.id, jumlah sepeda motor jauh lebih banyak dibanding mobil pribadi atau mobil penumpang yaitu 80,46% dan 15,64%.

Namun kendaraan angkutan umum masih menjadi alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Konsumsi BBM bersubsidi secara volume dominan dinikmati oleh jenis mobil pribadi atau mobil penumpang.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini