Share

Pendataan Non ASN Prafinalisasi, Tercatat Ada 2,2 Juta Tenaga Honorer

Noviana Zahra Firdausi, Okezone · Jum'at 07 Oktober 2022 08:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 07 320 2682348 pendataan-non-asn-prafinalisasi-tercatat-ada-2-2-juta-tenaga-honorer-7zpF5UV5sA.jpg Pendataan Tenaga Non ASN Selesai. (foto: Okezone.com)

JAKARTA - BKN telah merampungkan proses pendataan tenaga non-ASN atau honorer. Hingga 3 Oktober, data yang terekapitulasi berjumlah 2.215.542 yang terdiri atas 335.639 instansi pusat dan 1.879.903 instansi daerah.

Setelah hasil tahap prafinalisasi tersebut, BKN meminta masing-masing instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan data non-ASN yang terdaftar sesuai dengan kategori non-ASN pada Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.

Baca Juga: Pendataan Non ASN Pra Finalisasi, BKN Minta Instansi Verifikasi Ulang

"Tidak hanya itu, instansi juga wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi instansi paling lambat tanggal 8 Oktober 2022. Tujuannya untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga: 5 Fakta 1 Juta Tenaga Honorer Diangkat Jadi PPPK, Ingat Jangan Pindah Tempat Kerja

Kemudian instansi wajib melakukan perbaikan data berdasarkan hasil umpan balik masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender atau paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Adapun data hasil pendataan non-ASN tahap prafinalisasi yang dirilis BKN melalui portal pendataan menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumumkan data non-ASN yang telah diinput melalui portal https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman.

Selanjutnya pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini