Share

72% Pembebasan Lahan Dibayarkan Langsung di 2022

Antara, Jurnalis · Kamis 17 November 2022 13:39 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 17 470 2709382 72-pembebasan-lahan-dibayarkan-langsung-di-2022-j6Al8tiJp0.jpg Lahan PSN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Pendanaan dan Pengadaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara menyebut sebanyak 72% pendanaan pembebasan lahan untuk jalan tol atau senilai Rp5,96 triliun di 2022 telah dibayarkan secara langsung.

Sementara itu, sebanyak 28% sisanya atau senilai Rp2,27 triliun dibayarkan dengan menggunakan dana talangan dari badan usaha.

"Porsi penggunaan dana talangan untuk pembebasan lahan guna jalan tol semakin mengecil sejak 2020. Hal ini dapat menguntungkan badan usaha sekaligus pemerintah," katanya dalam webinar Infrastructure Day yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Qoswara memaparkan penggunaan dana talangan untuk pembebasan lahan jalan tol yang mencapai 89% atau senilai Rp16,09 triliun pada 2020, telah menurun menjadi 43% atau Rp7,76 triliun pada 2021.

"Dengan lebih banyak dana pembebasan lahan menggunakan pembayaran langsung atau mengurangi dana talangan, pihak badan usaha lebih sedikit mengeluarkan kas untuk menalangi dahulu pendanaan pengadaan lahan," katanya.

Pemerintah pun diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan cost of fund untuk membayar dana talangan tersebut.

Adapun pada 2022 pemerintah melalui LMAN telah menyalurkan Rp8,24 triliun untuk pendanaan pembebasan lahan sehingga total Rp85,94 triliun telah disalurkan untuk pembebasan lahan sejak pendirian LMAN.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Ia menambahkan LMAN menghadapi berbagai tantangan melakukan pembebasan lahan antara lain karakteristik khusus lahan yang tidak hanya dimiliki masyarakat, tapi juga lahan kas desa, lahan kehutanan, dan lahan wakaf.

Lahan di dua wilayah yang berbeda juga perlu pendekatan yang berbeda untuk dibebaskan.

"Kemudian, biasanya khusus untuk alokasi dana pengadaan tanah, perencanaan atas dana yang harus dikeluarkan pemerintah sudah ada sejak dua tahun sebelumnya. Padahal harga tanah di lapangan terus mengalami kenaikan sehingga perlu kami sinkronkan terus," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini