Share

Bank Indonesia Pindah ke Ibu Kota Nusantara pada 2023

Antara, Jurnalis · Senin 21 November 2022 14:07 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 21 470 2711701 bank-indonesia-pindah-ke-ibu-kota-nusantara-pada-2023-BEvR5LFeFe.png Bank Indonesia Pindah ke IKN. (Foto: Okezone.com/Nyoman Nuarta)

JAKARTA - Bank Indonesia menyiapkan perpindahan Bank Sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2023. Di mana IKN pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (21/11/2022).

Baca Juga: Jokowi Ajak Investor Hong Kong Dukung Pembangunan IKN

Menurut dia, BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru.

Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

Baca Juga: Kapan RPP Kemudahan Berusaha di IKN Diterbitkan, Ini Kata Menteri Bahlil

"Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," jelasnya.

Selain perpindahan ke IKN, ia mengungkapkan terdapat empat arah kebijakan lainnya yang menjadi fokus BI pada tahun depan.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Pertama, yakni memperkuat kerangka kerja dan respons bauran kebijakan untuk memperkirakan dan membuat simulasi dengan lebih baik dan granular. Dengan demikian respons bisa dikalibrasi secara baik dengan waktu yang tepat.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan bank sentral digital, khususnya dalam penerbitan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), maupun kerja sama internasional.

Perry melanjutkan, arah kebijakan ketiga yaitu dengan terus mengimplementasikan Digital Business Process Re-enginering terutama dalam penguatan tata kelola, pengukuran efektif dan efisien, serta manajemen risiko.

Kemudian yang keempat melalui persiapan saat Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) disepakati, mengantisipasi proses bisnis BI, maupun kepemimpinan BI di nasional maupun internasional.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini