Share

Ini Perbedaan UMR, UMK, dan UMP yang Tak Banyak Orang Tahu

Asthesia Dhea Cantika, MNC Portal · Senin 21 November 2022 16:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 21 622 2711842 ini-perbedaan-umr-umk-dan-ump-yang-tak-banyak-orang-tahu-D9gfji3nc4.jpg Ilustrasi (Foto: Freepik)

JAKARTA- Ini perbedaan UMR, UMK, dan UMP yang tak banyak orang ketahui. Beberapa hari yang lalu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah resmi menerbitkan Peraturan Menaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Dalam pasal 7 ayat 1 tercantum penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Tetu saja upah tersebut diberikan berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan.

Istilah upah sendiri dalam masyarakat Indonesia ada tiga, yakni UMR, UMP, dan UMK. Meski sama-sama upah minimum namun ketiga istilah memiliki makna yang berbeda.

Lantas, apa perbedaan UMR, UMK, dan UMP? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan okezone berikut ini.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

-UMR atau Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah standar upah minimum pekerja yang berlaku di tingkat I atau wilayah provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Hanya saja, istilah yang masih sering disebutkan masyarakat ini tak digunakan lagi. Untuk gantinya, merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2022, UMR tingkat I diganti dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) sementara UMR tingkat II diganti dengan nama Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

-UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum pekerja yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Walau ditetapkan oleh gubernur namun pengajuan standar upah minimum dilakukan oleh bupati atau wali kota. Untuk penentuan UMK sendiri ditetapkan setelah penetapan UMP berlangsung, dan nilai UMK umumnya lebih tinggi dibandingkan UMP yang sudah ditetapkan.

-UMP atau Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi adalah batasan upah minimal yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan berlaku di kabupaten/kota yang tercakup. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Pasal 1 terkait Upah Minimum, besaran UMP ditetapkan sesuai standar setiap kabupaten/kota.

Pasalnya, setiap kabupaten/kota memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, gubernur akan mengesahkan UMP pada 21 November setiap tahunnya. Pengesahan tersebut akan diterapkan pada 1 Januari di tahun selanjutnya.

Itulah perbedaan UMR, UMK dan UMP yang tak banyak orang tahu. 

(RIN)

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini