Share

Industri Keuangan Akan Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Ini Penjelasan OJK

Antara, Jurnalis · Jum'at 25 November 2022 13:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 25 320 2714694 industri-keuangan-akan-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-ini-penjelasan-ojk-Rx01RyD0fx.JPG OJK. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan kalau sedang tahap pengkajian penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Dikutip Antara, sistem SMAP ini pun akan diterapkan di seluruh industri jasa keuangan yang diawasi OJK.

“SMAP diharapkan dapat menjadi pedoman bagi industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan mencegah penyuapan yang menjadi penyebab tingginya kasus korupsi di Indonesia,” ujar Mahendra dalam webinar Perempuan Menginspirasi Tegakkan Antikorupsi yang dipantau di Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Dia menyebut pemberantasan korupsi baik di instansi dan kementerian atau lembaga pemerintah memerlukan kolaborasi semua pihak.

 BACA JUGA:Jadi Narasumber Webinar OJK Institute, KB Bukopin Dukung EBT Kendaraan Bermotor Listrik

Berdasarkan data transparansi internasional Indonesia, indeks persepsi korupsi atau Corruption Persepsion Indeks (CPI) Indonesia mengalami kenaikan dari 37 pada 2020 menjadi 38 pada 2021.

Sehingga peningkatan ini ditunjang oleh perbaikan signifikan terhadap mitigasi risiko korupsi yang dihadapi pelaku usaha pada sektor ekonomi, terutama pada area ekspor impor, kelengkapan penunjang, pembayaran pajak, serta kontrak dan perizinan.

“Selain itu terdapat paket kebijakan ekonomi dan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kelonggaran pada proses perizinan untuk membuka dan melakukan usaha yang dapat dilakukan tanpa harus tatap muka dan dengan proses yang sangat sederhana,” jelasnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Pihaknya juga memastikan bahwa mendukung pemberantasan korupsi dengan mewujudkan tata kelola organisasi yang kredibel sebagaimana terwujud dari peningkatan nilai survei wilayah integritas dari 78,84 pada 2018 menjadi 85,47 pada 2020.

“Peningkatan tersebut menempatkan OJK pada urutan 17 dari 640 kementerian dan lembaga yang disurvei. Kami berharap pada 2022 ini, OJK dapat masuk urutan 10 besar di Indonesia,” bebernya.

Kini, OJK melakukan berbagai langkah seperti penandatanganan pakta integritas, pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKN), dan penerapan SMAP.

“Serta dalam rangka penindakan pelaku anti korupsi atau kecurangan internal OJK, OJK menyelenggarakan pelaporan melalui whistle blowing system dan audit investigasi,” pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini