Share

Buruh Tuntut Kenaikan UMP Jabar 2023 Capai 12%

Arif Budianto, MNC Portal · Senin 28 November 2022 13:45 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 28 320 2716210 buruh-tuntut-kenaikan-ump-jabar-2023-capai-12-h4JUF0akv6.JPG Jabar tuntut kenaikan Upah Minimum 2023 12%. (Foto: Freepik)

BANDUNG - Organisasi buruh Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 12%, menyusul rapat dewan pengupahan Jawa Barat.

Gubernur diminta mengacu kepada Permenaker No 18 tahun 2022, untuk penetapan UMP yang direncanakan sore atau malam ini.

"Kami serahkan ke gubernur untuk kenaikan UMP 2023, tinggal gubernur mau ambil angka mana. Tetapi kami dari buruh tetap menuntut kenaikan 12%, berdasarkan Permenaker No 18," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto, Senin (28/11/2022).

 BACA JUGA:UMP Jambi 2023 Resmi Naik 9,04% Jadi Rp2.943.000

Menurut dia, kenaikan UMP sebesar 12%, didasarkan pada Permenaker No 18, yang mempertimbangkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Dia mencatat, inflasi Jabar diperkirakan sekitar 6,12% dan pertumbuhan ekonomi 5,8%.

"Kenaikan tersebut juga mempertimbangkan UMP yang tidak naik selama dua tahun terakhir. Juga mempertimbangkan kenaikan harga BBM jenis pertalite sampai 30 persen. Kami para buruh sudah sangat berat merasakan dampak kenaikan ini, " jelas Roy.

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

Diakuinya, pada rapat dewan pengupahan awal pekan kemarin, tidak ada titik temu antara perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Pengusaha yang diwakili Apindo meminta kenaikan UMP berlandaskan pada PP No 36 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Jika mengacu kepada UU tersebut, kenaikan UMP di bawah 6,5%.

"Kalau pemerintah mengusulkan kenaikan 7,8%, dengan acuan penghitungan menggunakan Permenaker No 18, namun mereka ada unsur perkalian alpa, sehingga hasilnya 7,8%, " beber Roy.

Kendati Jawa Barat menggunakan UMK, namun UMP dibutuhkan sebagai jaring pengaman UMK yang masih rendah. Seperti halnya UMK Banjar yang berada pada kisaran Rp1, 8 juta.

Jika nanti besaran UMK 2023 lebih kecil dari UMP, maka Kabupaten Banjar tidak perlu membuat UMK 2023.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini