Share

Pengusaha yang Tak Mampu Naikkan UMP 2023 Bisa Ajukan Permohonan

Antara, Jurnalis · Senin 28 November 2022 15:34 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 28 320 2716333 pengusaha-yang-tak-mampu-naikkan-ump-2023-bisa-ajukan-permohonan-uqFWvXlmAU.jpeg Pengusaha yang tak mampu menaikkan UMP bisa ajukan permohonan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pengusaha yang tidak mampu menaikkan UMP pekerja bisa mengajukan permohonan. Sebagaimana diketahui, sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2023.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI menyebut para pengusaha mengkaji opsi untuk menahan kenaikan UMP 2023 apabila pengusaha belum mampu menerapkan kenaikan upah.

"Kalau dulu kan ada namanya asimetris, artinya bagi pengusaha yang belum mampu untuk itu karena situasi bisnisnya belum stabil boleh mengajukan permohonan supaya jangan membayar segitu dulu," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Heber Lolo Simbolon dilansir dari Antara, Senin (28/11/2022).

Alasannya, kata dia, pengusaha mengusulkan kenaikan alfa 10 atau 0,1 sehingga besaran UMP 2023 menjadi Rp4,7 juta. Pengusaha, kata dia, diperkirakan menggunakan UMP yang lama apabila mereka memohon belum dapat melaksanakan UMP yang baru.

Sedangkan Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi Rp4,9 juta atau skala penghitungan alfa sebesar 0,2 atau 20 sesuai skema Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Kadin DKI, kata dia, mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar 5,1%, sedangkan Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi 5,6%.

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

Heber menambahkan pelaku usaha yang belum stabil kondisi ekonominya di antaranya perhotelan, tekstil, dan ekspor impor.

"Memang sudah merangkak naik (kondisi ekonomi usaha) tapi kalau stabil itu belum, masih banyak sektor yang belum stabil," ucapnya.

Pihaknya mempertanyakan besaran acuan UMP tahun berjalan sebesar Rp4,6 juta yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 era eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Kepgub tersebut dan putusan itu dikuatkan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI.

"Sesuai amanah PTUN karena begitu dulu digugat Apindo maka Kepgub 1517 itu dikalahkan PTUN dan disuruh mengubah angka UMP di Jakarta," ucap Heber.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini