Share

Cerita di Balik Kenaikan UMP DKI Jakarta Jadi Rp4,9 Juta pada 2023

Fayha Afanin Ramadhanti, Okezone · Selasa 29 November 2022 04:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 28 320 2716482 cerita-di-balik-kenaikan-ump-dki-jakarta-jadi-rp4-9-juta-pada-2023-x0pEl0ArDF.JPG Rupiah. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 resmi naik menjadi Rp4,9 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6%," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (29/11/2022).

Andri mengatakan keputusan tersebut diambil dari hasil usulan dalam sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11/2022) yakni dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta.

 BACA JUGA:UMP Sumsel Naik Jadi Rp3,40 Juta di 2023

Tidak hanya itu, ada usulan lain juga dari Kadin DKI, kata Andri, yang mana saat itu Kadin DKI mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,11% atau menggunakan alfa 0,1 dan Apindo DKI mengusulkan menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 soal Pengupahan.

Sedangkan Pemprov DKI dalam sidang itu terdiri dari beragam unsur di antaranya pakar, akademisi, praktisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Unsur inilah melakukan kajian, survei sehingga ketemu 5,6% atau alfa 0,2," ucapnya.

Andri menjelaskan, besaran UMP 2023 itu sesuai formula Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Andri menambahkan dalam penghitungan UMP 2023 menggunakan acuan UMP 2022 atau tahun berjalan yakni Rp4,6 juta, atau sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 sebesar Rp4,6 juta era eks Gubernur Anies Baswedan.

Dirinya optimistis kenaikan UMP 2023 itu diterima pengusaha setelah pada sidang gugatan di tingkat banding oleh Pemprov DKI era eks Gubernur Anies Baswedan kalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Adapun objek sengketa dalam gugatan banding itu adalah terkait Kepgub Nomor 1517 tahun 2021.

PTTUN DKI menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI yang membatalkan Kepgub 1517 tahun 2021.

"Insya Allah pengusaha menerima angka 5,6%," ucap Andri.

Baca selengkapnya: Resmi! UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp4,9 Juta

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini