Share

Buruh Heran Pengusaha Ajukan Uji Materi Aturan Upah Minimum 2023 ke MA

Ikhsan Permana, MNC Portal · Selasa 29 November 2022 08:19 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 29 320 2716758 buruh-heran-pengusaha-ajukan-uji-materi-aturan-upah-minimum-2023-ke-ma-nTdQRfQfF4.jpg Buruh Soal Sikap Apindo terhadap Permenaker 18/2022. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Serikat Pekerja atau Buruh mengecam sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ingin mengajukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 (Permenaker 18/2022) ke Mahkamah Agung (MA).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya menolak keras sikap Apindo yang masih ingin menerapkan PP 36/2021 dalam formula kenaikan upah minimum, yang sekarang sudah diubah ke dalam Permenaker 18/2022.

“Mengecam keras sikap Apindo yang masih bertahan dengan PP 36, padahal sudah ada dasar hukum yang baru,” tegas Iqbal, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: UMP Gorontalo 2023 Naik Jadi Rp2,9 Juta, Sultra Rp2,7 Juta

Menurutnya, di dalam PP 36/2021 ada ketentuan yang mengatur adanya batas bawah dan batas atas. Padahal konsep seperti itu di seluruh dunia tidak dikenal.

“Yang mengenal hanya perusahaan taksi, yaitu tarif bawah dan tarif atas,” ujar Iqbal.

Dia menjelaskan, baik di dalam Konvensi ILO 133, UU No 13 Tahun 2023, maupun omnibus law yang saat ini ditolak buruh, yang namanya upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin.

Dengan demikian, ketika masih menggunakan PP 36/2021, maka hal itu akan menyalahi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maupun hukum Internasional. Karena daerah yang upahnya sudah melebihi atas batas atas tidak ada lagi kenaikan upah minimum.

Baca Juga: Daftar 6 Provinsi dengan Kenaikan UMP 2023 Tertinggi, Sumbar Nyaris 10%

Iqbal menilai, sikap Pemerintah yang menerbitkan Permenakar 18/2022 tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebab hanya satu pasal di dalam PP 36/2021 yang diturunkan menjadi Permenaker 18/2022, yaitu pasal terkait dengan kenaikan upah minimum.

“Sedangkan pasal yang lain tidak ada perubahan. Dengan demikian keinginan Apindo untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Permenaker 18/2022 sumir. Tidak jelas tujuannya apa,” tandasnya.

“Hal itu menjelaskan, Apindo, dalam tanda petik 'serakah'. Sudah tiga tahun upah buruh tidak naik, di tengah inflansi yang tinggi, tidak ada resesi, dan pertumbuhan ekonomi terbaik nomor tiga di dunia, masih saja menghendaki kenaikan upah minimum yang rendah,” lanjut Said Iqbal.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

Dia menambahkan, dalam dua quartal terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia positif. Quartal kedua 5,1% dan quartal ketiga 5,72%. Selain itu, ekspor tekstil juga tumbuh 3,37% dan eksport barang tenun dan turunannya tumbuh 17.6%.

Dirinya juga mempertanyakan mengapa kenaikan upah masih saja dipermasalahkan bahwa seolah-olah di tekstil dan garmen terjadi PHK besar-besaran sehingga tidak mampu menaikkan upah. Menurut Said Iqbal, itu hanya akal-akalan Apindo agar untuk menekan upah buruh.

“Sikap Kadin kami dukung, yaitu dunia usaha harus berkembang. Tetapi secara bersamaan, kesejahteraan buruh harus dijaga,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini