Share

Pastikan Zero ODOL Diterapkan 2023, Kemenhub: Ini Permasalahan yang Tak Mudah

Heri Purnomo, MNC Portal · Selasa 29 November 2022 17:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 29 320 2717259 pastikan-zero-odol-diterapkan-2023-kemenhub-ini-permasalahan-yang-tak-mudah-IT7OiKZ4BM.jpg Truk ODOL. (Foto: MPI)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengakui bahwa pemerintah kesulitan dalam memberantas truk over dimension over load (ODOL).

"Memang ODOL ini permasalahan yang tidak mudah kita menyelesaikan masalah ODOL, tapi bukan berarti kita menyerah dengan itu. Penanganan ODOL itu harus dilakukan dengan multi lembaga dan multi instansi" kata Direktur Jenderal Darat Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/11/2022).

Hendro menjelaskan bahwa dalam perjalanan penuntasan ODOL dari tahun 2017 hingga 2023, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut.

 BACA JUGA:Pengemudi Minta Kebijakan Zero ODOL Ditunda hingga 2025

Di mana pihaknya melakukan upaya hukum dalam skala besar dan skala kecil.

"Upaya hukum sudah dikerjakan dan waktu itu sudah ada upaya bersama antara instansi untuk mengeroyok masalah ODOL melalui pendekatan-pendekatan represif. Namun, ketika hal itu dilakukan, ada upaya unjuk rasa besar yang terjadi yang berdampak terhadap kegiatan perekonomian," katanya.

Meski demikian, Hendro mengatakan pihaknya terus berupaya memberantas adanya truk ODOL yang beredar di jalanan, mulai dari tidak meluluskan uji kir terhadap kendaraan yang over dimensi.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

"Apabila ada kendaraan yang over dimensi untuk tidak diluluskan uji kir nya, sehingga ketika dia tidak memiliki uji kir maka dia tidak bisa memperpanjang surat-suratnya di Samsat. Sehingga orang akan mulai mengikuti uji kir dengan kondisi kendaraan yang memang sesuai dengan dimensinya itu salah satu upaya yang kita lakukan," bebernya.

Selain itu, Hendro mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR untuk menerapkan teknologi Weight In Motion (WIM) di jalan tol untuk mendeteksi kendaraan yang over dimension.

Adapun terkait dengan permasalahan kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan ODOL.

Hendro juga juga berkordinasi kepada Korlantas agar pemilik perusahaan dikenakan sebagai tersangka.

"Saya sudah ada koordinasi dan bersurat dengan Korlantas. Setiap kecelakaan karena kelebihan muatan itu dikenakan (hukuman) kepada pengusahanya yang memberikan barang, supir itu hanya orang itu yang disuruh saja. Itu sudah dijalankan Korlantas bahwa setiap kendaraan yang terlibat kecelakaan karena ODOL, pengusahanya barang wajib dikenakan pidana juga," katanya.

Meski demikian, Hendro menyebut bahwa kebijakan Implementasi bebas dari ODOL di 2023 akan tetap terlaksana.

"Target odol pada 2023 masih tetap berjalan dan tidak ada kebijakan-kebijakan untuk memperpanjang zero Odol di 2023," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini