Share

RUU PPSK, Koperasi Minta Pengawasan Tetap di KemenkopUKM

Clara Amelia, Okezone · Rabu 30 November 2022 18:58 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 30 320 2718078 ruu-ppsk-koperasi-minta-pengawasan-tetap-di-kemenkopukm-zWzFhKeIua.jpg Ilustrasi UMKM RI. (Foto: MPI)

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang pada Bab XII akan mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Dalam salah satu pasal RUU PPSK berisi pemindahkan perijinan, pengawasan dan pembinaan KSP dari kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (Fordebi) menilai pengawasan koperasi kurang tepat jika di bawah OJK. Sebab, koperasi secara esensi kumpulan orang bukan kumpulan modal sebagaimana perusahaan-perusahaan bisnis yang ada. Adapun transaksi keuangan maupun kegiatan ekonomi lainnya timbul akibat adanya kumpulan orang.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional FORDEBI Aji Dedi Mulawarman berpendapat bahwa koperasi yang di dalamnya termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, merupakan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis tolong menolong antar anggota sebagaimana Islam mengajarkan tentang konsep taawun yang memiliki pengertian kerjasama.

Artinya, Koperasi tidak semata-mata mencari profit tetapi juga memberikan benefit. Koperasi juga mengedepankan kesejahteraan para anggotanya yang merupakan pengguna jasa Koperasi sekaligus sebagai pemilik Koperasi itu sendiri. Di sinilah Fordebi melihat bentuk Koperasi sejalan dengan Ekonomi Islam.

"Ekonomi Islam mengajarkan bagaimana setiap usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia semata tetapi juga keuntungan ukhrawi, yang disebut sebagai konsep falah. Dalam hal tersebut Koperasi yang memegang prinsip dari, oleh dan untuk anggota dapat mengimplementasikan konsep falah dengan mengembangkan benefit dari kegiatannya " katanya, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

Dia menilai bahwa Koperasi Indonesia oleh para leluhur para pendiri bangsa dicita-citakan sebagai sarana membangun ekonomi rakyat yang kuat. Semangat tersebut semakin relevan di tengah perjuangan melawan gerakan kapitalisme yang semakin menguat, semakin pudarnya nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan serta semakin menguatnya individualisme di tengah masyarakat.

Di juga memberikan argumen bahwa koperasi merupakan sebuah kekuatan tersendiri bagi pembangunan. Koperasi merupakan wadah yang menggabungkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok dimana melalui kegiatan kelompok maka kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok.

"Koperasi mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu untuk melayani kepentingan ekonomi anggota. Hal demikian di atas akan berbeda dan akan berubah jika Koperasi kemudian dipaksakan dalam pengawasan OJK," tegasnya.

"Pengawasan oleh OJK akan mengubah secara garis besar tentang filosofi, jatidiri, prinsip, landasan operasional, laporan keuangan, bahkan struktur, laporan, parameter dan indikatornya. OJK akan melakukan model pengawasan standar dalam lembaga keuangan yang mengacu pada rasio-rasio keuangan, sanksi, denda dan pidana," tambahnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini