Share

61 Pinjol Legal di RI 'Berdarah-darah', Rugi Ratusan Miliar Rupiah

Dani Jumadil Akhir, Okezone · Jum'at 02 Desember 2022 17:26 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 02 320 2719491 61-pinjol-legal-di-ri-berdarah-darah-rugi-ratusan-miliar-rupiah-AlxZ0ytAMx.jpg

BOGOR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kondisi fintech peer to peer lending (P2P) atau biasa disebut pinjaman online (pinjol). Saat ini terdapat 102 fintech P2P lending yang berizin, namun sebanyak 61 fintech P2P lending mengalami profitabilitas negatif alias masih rugi.

Beberapa perusahaan di Fintech P2P juga memiliki beban operasional yang cukup tinggi dan bahkan berada di atas level 100%.

"Masih banyak perusahaan fintech negatif profitabilitasnya, dari 102 fintech berizin sebanyak 61 fintech negatif, 41 perusahaan profitabilitas positif," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono saat diskusi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/12/2022).

 BACA JUGA:OJK Terbitkan Aturan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Ini Rinciannya

Menurut data statistik fintech yang dilansir OJK, kerugian fintech P2P lending mencapai sekira Rp142 miliar per Oktober 2022.

OJK

Sementara, outstanding pinjaman tercatat sebesar Rp49,34 triliun atau meningkat 76,80% yoy. Outstanding pinjaman kepada sektor UMKM sebesar 35,83% dari total outstanding pinjaman.

"Untuk ekuitas 99 perusahaan masih positif, 3 masih negatif," katanya.

Aturan terbaru Fintech P2P Lending yang tertuang di POJK 10/2022 mewajibkan penyelenggara setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar. Namun, kewajiban tersebut dilakukan bertahap sejak diundangkan 4 Juli 2022.

Secara rinci, pada tahun pertama setelah aturan diundangkan kewajiban ekuitas minimal fintech lending sebesar Rp2,5 miliar, tahun kedua bertambah menjadi Rp7,5 miliar, dan tahun ketiga baru wajib Rp12,5 miliar.

Sebelumnya, OJK mengungkap 15 pinjaman online (pinjol) legal belum memenuhi modal minimum. 15 perusahaan pendanaan bersama berbasis teknologi (fintech peer to peer lending) tersebut belum memenuhi setoran modal minimum yang disyaratkan OJK.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam aturan tersebut, fintech lending diwajibkan menyetor modal minimum senilai Rp25 miliar saat perusahaan didirikan, tapi bagi 15 perusahaan yang belum memenuhi syarat tersebut OJK masih memberikan waktu penyesuaian.

“Ada semacam masa transisi satu tahun. Di akhir tahun pertama itu (fintech lending) harus memenuhi Rp2,5 miliar,” kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Moch Ihsanuddin.

Selanjutnya pada tahun kedua sejak POJK Nomor 10 Tahun 2022 diterapkan, fintech lending diminta menyetorkan modal minimal senilai Rp7,5 miliar dan senilai Rp12,5 miliar pada tahun ketiga.

“Sekarang jangan ditanyakan 15 perusahaan fintech lending itu akan diapakan, apakah akan ditutup, karena ada masa transisi tiga tahun, tidak boleh ada perubahan pemilik atau pemegang saham,” terangnya.

Review penyetoran modal minimum ini akan dilakukan pada akhir tahun pertama penerapan POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang fintech lending. Apabila ditemukan salah satu dari 102 fintech lending yang telah terdaftar di OJK belum memenuhi permodalan minimum yang ditentukan, OJK akan meminta mereka melakukan penambahan modal.

“Mereka biasanya memiliki banyak uang. Karena ada lock periode tiga tahun, mau tidak mau mereka harus menambah modal,” ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini