Share

100 Pulau di RI Mau Dijual, Susi Pudjiastuti: Ini Beneran? Kok Bisa

Clara Amelia, Okezone · Senin 05 Desember 2022 09:44 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 05 470 2720572 100-pulau-di-ri-mau-dijual-susi-pudjiastuti-ini-beneran-kok-bisa-FbI6u8ReRH.jpg Susi Pudjiastuti bereaksi soal penjualan pulau (Foto: Antara)

JAKARTA – Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bereaksi keras soal kabar dijualnya 100 pulau di Maluku Utara. Susi me-repply cuitan Rizal Ramli soal penjualan pulau tersebut.

“Bang Rizal ini berita beneran atau hoaks, kok bisa?”kata Susi dikutip dari Twitternya, Senin (12/5/2022).

Sebelumnya, heboh 100 pulau di Maluku akan dijual melalui lelang ke investor asing. Lebih dari 100 pulau tropis yang berada di Kepulauan Widi, Maluku Utara akan di lelang pada 8 sampai 14 Desember di New York.

Dilansir dari The Guardian, lelang 100 pulau ini dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan. Pasalnya, pulau yang akan dijual ini merupakan salah satu ekosistem atol karang paling utuh yang tersisa di Bumi.

100 pulau ini akan dijual melalui Lelang Pramutamu Sotheby di New York kepada Warga Negara Asing. Penjualan pulau kepada non-Indonesia dilarang berdasarkan hukum Indonesia, sehingga pembeli akan menawar saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII).

PT LII adalah sebuah perusahaan pembangunan Indonesia yang telah melisensikan hak untuk membangun resor ramah lingkungan dan properti hunian mewah.

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

Lelang 100 pulau tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa konservasionis yang mengatakan bahwa pembangunan tersebut dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistem hutan hujan, hutan bakau, laguna, danau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas.

Koordinator nasional di Destructive Fishing Watch Indonesia Mohamad Abdi Suhufan telah meminta pemerintah Indonesia untuk menyelidiki penjualan pulau tersebut. Menurutnya penjualan pulau telah menimbulkan kontroversi dan menarik perhatian publik Indonesia.

Dia mengatakan bahwa meskipun pembangunan direncanakan untuk perlindungan lingkungan, kepemilikan pribadi atas pulau-pulau tersebut akan berdampak pada masyarakat setempat secara sosial dan ekonomi.

“Tempat penangkapan ikan bagi nelayan yang sudah digunakan secara turun-temurun akan dibatasi,” ujarnya.

“Dampak sosial dari rencana ini akan mengimbangi manfaat lingkungan. Saat ini, pemerintah gencar menarik investasi asing untuk mendapatkan penerimaan negara. Tidak ada peraturan yang harus diubah untuk meloloskan rencana ini,” imbuhnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini