Share

BLT UMKM Rp600.000 Cair Lagi, Ini Syarat Jadi Penerima Bantuan

Noviana Zahra Firdausi, Okezone · Selasa 06 Desember 2022 11:37 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 06 320 2721452 blt-umkm-rp600-000-cair-lagi-ini-syarat-jadi-penerima-bantuan-llczzorjVg.jpg BLT UMKM Cair Lagi (Foto: Antara)

JAKARTA - BLT UMKM 2022 kembali dicairkan. BLT UMKM merupakan instruksi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu para pelaku UMKM dampak kenaikan harga BBM..

Program bantuan ini bisa diterima oleh ojek, UMKM, dan nelayan akan dilakukan mulai Oktober 2022 melalui Pemda. Sejauh ini, bantuan BLT dari pemerintah telah memberikan manfaat, baik itu untuk pelaku UMKM maupun masyarakat pada umumnya.

Dari segi pelaku UMKM, adanya bantuan tersebut bisa membuat usaha mereka tetap bertahan selama masa pandemi dan resesi. Adanya modal tambahan membuat UMKM melakukan peningkatan di sejumlah sektor.

BACA JUGA:Pekerja Dapat BLT Subsidi Gaji Rp600.000 dengan Modal KTP 

Berikut adalah syarat penerima BLT UMKM yang dirangkum Okezone:

1. Anda merupakan WNI yang telah memiliki KTP

2. Memiliki usaha yang dibuktikan dengan surat Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) beserta lampirannya.

3. Bukan merupakan ASN, pegawai BUMN/BUMD, atau anggota TNI/Polri.

4. Pastikan kalau Anda juga sedang tidak menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari koperasi

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM menyalurkan BLT sebagai dampak kenaikan bahan bakar minyak untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro di kota tersebut yang diharapkan dapat menjadi tambahan modal usaha.

“Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus dari Oktober hingga Desember. Harapannya tidak untuk konsumsi rumah tangga tetapi bisa dimanfaatkan menambah modal usaha,” kata Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto seperti dilansir Antara.

 

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan sehingga setiap pelaku usaha mikro akan memperoleh total bantuan Rp600.000.

Menurut Tri Karyadi, pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang menerima bantuan dipastikan warga Kota Yogyakarta dan belum menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun baik BLT BBM, program keluarga harapan, bantuan sembako maupun bantuan sosial lainnya.

Pada awalnya, penerima BLT BBM untuk UKM berjumlah 501 pelaku usaha yang menjadi bagian dari hasil pendataan UKM yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebanyak 7.500 pelaku usaha.

Namun, setelah dilakukan pencermatan diketahui terdapat tiga pelaku usaha yang sudah menerima bantuan sosial lain sehingga nama mereka pun dicoret.

“Kami kemudian mengajukan alokasi untuk 498 penerima. Namun, ternyata ada dua penerima lagi yang juga sudah menerima bantuan sosial sehingga namanya harus dicoret. Jadi, total penerima BLT BBM UKM sebanyak 496 pelaku usaha,” katanya.

Tri menambahkan, pencermatan data yang dilakukan berulang kali tersebut ditujukan agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda. “Sisa dana bantuan untuk dua pelaku usaha yang sudah terlanjur dialokasikan akan dikembalikan ke kas negara,” katanya.

BLT 

Penyaluran BLT BMM UKM di Kota Yogyakarta dipusatkan di Kantor Pos Yogyakarta. Penyaluran hanya dilakukan sehari saja, Rabu (30/11).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan penyaluran BLT BBM untuk pelaku UKM merupakan afirmasi pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha yang terdampak kenaikan harga BBM.

“Dana bantuan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Kami ingin memberikan dukungan untuk pelaku usaha yang memang belum mendapat intervensi apapun dari pemerintah,” katanya yang berharap bantuan dapat digunakan untuk pengembangan usaha.

 

Salah satu penerima bantuan, Indarti bersyukur dapat menerima bantuan dari pemerintah karena sebelumnya sama sekali belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah, baik saat pandemi maupun saat kenaikan harga BBM.

“Senang sekali. Bantuan bisa digunakan untuk modal usaha, bisa untuk kulakan,” katanya yang memiliki warung kelontong peninggalan orang tua.

Sebelum menerima bantuan, Indarti mengatakan, ada pendataan yang dilakukan dan beberapa hari kemudian mendapat undangan melalui pos untuk mengambil bantuan dari pemerintah.

“Proses mudah dan lancar meskipun saat sudah sampai di Kantor Pos saya sempat harus mencari tempat untuk memfotokopi KTP sebagai syarat mengambil bantuan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” katanya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini