Share

Hunian PNS di IKN Dibangun Tahun Ini, Anggarannya Rp41,1 Triliun

Iqbal Dwi Purnama, MNC Portal · Senin 23 Januari 2023 18:29 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 23 470 2751531 hunian-pns-di-ikn-dibangun-tahun-ini-anggarannya-rp41-1-triliun-Xpq1ewu01d.jfif IKN Nusantara. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sebanyak tiga investor asing dan dalam negeri sudah mendapatkan izin untuk mulai membangun 184 tower hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di mana nilai pembangunan ini mencapai Rp41,12 triliun.

Sektretaris Otorita IKN, Jaka Santos mengatakan kalau target pembangunan hunian ASN tersebut dapat dirampungkan pada 2024 mendatang.

Shingga bisa langsung dihuni oleh para ASN usai melangsungkan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024.

 BACA JUGA:Investor Masih Wait and See Buat Tanam Modal di IKN Nusantara

"Harus dimulai tahun ini supaya ada yang selesai 2024, perkiraan bulan Juni mulai," ujar Jaka kepada MNC Portal, Senin (23/1/2023).

Adapun tiga investor tersebut terdiri dari dua perusahaan dalam negeri, seperti PT Summarecon Agung Tbk dengan nilai investasi Rp1,67 triliun, dan Konsorsium CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara senilai Rp30,8 triliun.

Sedangkan terdapat satu perusahaan dari Korea yang menjadi investor asing pertama yang mendapatkan letter to proceed dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu Korea Land and Housing Corp dengan nilai investasi Rp8,65 triliun.

Jaka menjelaskan ketiga perusahaan tersebut siap membangun hunian dengan kapasitas 14.500 orang melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

 

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Terkait pembangunan infrastruktur, saat ini menurutnya terus berjalan, disampaikan bahwa beberapa infrastruktur yang telah selesai 100% adalah jalan lingkar Sepaku 1, 2, dan 3.

Pembangunan gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan juga telah dimulai, termasuk Istana Kepresidenan, Kantor Presiden, dan Sekretariat Presiden.

Sekedar informasi, saat ini Badan Otorita sendiri sudah mengantongi setidaknya 70 LOI (letter of Intent) yang berasal dari pelaku usaha dalam maupun dari luar negeri.

Jumlah tersebut 11 di antaranya diketahui berasal dari pengusaha asal Malaysia, yang belum lama ditandatangani oleh presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan melalui penyelenggaraan World Economic Forum yang belum lama diselenggarakan, Badan Otorita mencatat saat ini belum mengantongi LOI baru.

"Nanti kami update terkait LOI terbaru jika sudah ada, WEF tidak ada penandatanganan LOI," pungkas Jaka.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini