Share

Berapa Utang Indonesia ke Dunia? Awas Kaget, Ternyata Segini

Clara Amelia, Okezone · Rabu 25 Januari 2023 16:50 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 25 320 2752900 berapa-utang-indonesia-ke-dunia-awas-kaget-ternyata-segini-GGffJ3Wc7w.jfif Berapa Utang Indonesia ke Dunia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Berapa utang Indonesia ke dunia? yang sekarang mendapat kritikan dari Partai Demokrat. Disebutkan oleh partai tersebut, bahwa rezim sekarang akan meninggalkan utang hingga di atas Rp7.000 triliun.

Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2022 sebesar USD392,6 miliar. Angka ini setara Rp5.892 triliun (kurs Rp15.009/USD).

Pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 pun mengalami kontraksi sebesar 5,6% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta.

Baca Juga: Anak Buah Sri Mulyani: Said Didu Terperangkap Masa Lalu

ULN pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar USD181,6 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi 10,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3% (yoy).

Adapun perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya.

Baca Juga: Makin Panas! Begini Debat Demokrat Vs Anak Buah Sri Mulyani soal Utang Rp7.773 Triliun

Penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5%).

Namun demikian, besaran utang negara dapat kritikan dari Partai Demokrat. Sekertaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis menyebut bahwa rezim pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan utang yang mencapai Rp7.733,99 triliun. Bahkan, rasio utang RI saat ini sudah berada di level 40%.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

"Kalau om @prastow senang menampilkan data, kami juga punya om. Silahkan ditanggapi, dengan senang hati saya menunggu. Sekali lagi, rezim ini akan meninggalkan utang yg sangat tinggi (Rp.7.733, 99 Triliun). Berani mengakuinya om?" tulis Hasbil dalam cuitannya di Twitter.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, data Laporan Hasil Reviu Atas Kesinambungan Fiskal Tahun 2020 BPK RI yang digunakan oleh Hasbil dalam cuitannya tentu telah dibaca dan pelajari. Hanya saja, kondisi tersebut sudah terpaut 2 tahun anggaran dari sekarang.

"Pula, 2020 merupakan tahun puncak himpitan pandemi COVID-19 terjadi. Saya jelaskan ya. Di tahun 2020 ekonomi melambat, penerimaan tertekan, tapi disisi lain kita harus meningkatkan belanja untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Konsekuensinya: Defisit APBN melebar. Hari ini kita bisa menilai secara objektif Perppu 1/2020 itu terobosan penting," tegas Yustinus.

Sekarang sudah 2023, pandemi beralih ke fase endemi di mana aktivitas bergeliat. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi. Karenanya, data tahun 2020 bagi Yustinus tidak relevan jika dijadikan bahan diskusi pengelolaan utang saat ini.

"Bahkan jika kita perhatikan pada dokumen yang sama, perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yakni 39,4%, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, Thailand. Pentingnya membaca komprehensif ya," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini