JAKARTA - Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggodok pilot project untuk sejumlah program.
Program ini pun di luar dari pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut sinergi dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrilisasi pangan di Indonesia.
"Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage. Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri dan saya," ujar Erick, Jumat (3/1/2023).
 BACA JUGA:Erick Minta Semua Bank BUMN Kerja Satset di Era Digital
Dia memastikan Kementerian BUMN dan KKP akan memaksimalkan potensi industrialisasi pangan di dalam negeri, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Saat ini Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) telah berkomitmen memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi bagi para nelayan.
Adapun komitmen itu ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama antara kedua kementerian. Kolaborasi itu juga untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi yang ditentukan.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mencatat kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, penyaluran BBM akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia.
"Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," jelasnya.
Sinergi KKP dan Kementerian BUMN ini diakuinya baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
KKP memiliki lima program Ekonomi Biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya.
Lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.
"Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplorasi secara berkelanjutan. Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini. Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Kami di KKP siapkan infrastruktur yang ada seperti kebijakan, regulasi," pungkasnya.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
