JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) disebut memiliki PR atau tugas rumah dalam memenuhi target pembiayaan kesehatan warganya.
Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng menyebutkan dari target alokasi minimum 10% pembiayaan kesehatan dari dana APBD, banyak daerah baru mengalokasikan sekitar 3-4%.
 BACA JUGA:
"Jadi problem utama adalah dari hulu, dari tingkat nasional desain dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih belum mengarah pada kinerja. Buktinya masih banyak daerah yang belum memenuhi target minimal alokasi 10% dari APBD mereka untuk membiayai kesehatan warganya," ujar Robert dalam diskusi publik yang diselenggarakan Ombudsman, Kamis (30/3/2023).
Robert memberikan contoh seringkali ia menemui Pemda yang mengalami kesulitan untuk membiayai warganya yang jatuh sakit namun tidak mampu membayar.
Di tambah lagi, warga tersebut tidak memiliki kepesertaan BPJS yang aktif.
 BACA JUGA:
Menurutnya, hal ini lantaran Pemda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerahnya.
Alhasil, dari pengamatannya, tak sedikit Pemda yang mengambil dana bantuan sosial (bansos).
Â
Follow Berita Okezone di Google News
