Menteri Bambang: Bansos Tepat Sasaran Kunci Turunnya Kemiskinan Indonesia

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, integrasi program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial tepat sasaran merupakan kunci untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi lebih rendah.

"Intinya adalah kemampuan kita mengintegrasikan program. Buat saya, semakin bantuan itu tepat sasaran, semakin mudah kita mengurangi kemiskinan. Jadi kuncinya adalah pada integrasi program yang tepat sasaran," ujar Bambang saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Bambang menuturkan, pemerintah saat ini memiliki sejumlah program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera atau Rastra yang kini penyalurannya dialihkan dalam bentuk non tunai, dan juga ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Itu program-program yang sudah bersifat tepat sasaran dan plus yang listrik 450 dan 900. Jadi kita lihat program ini dijaga terus diperbaiki akurasinya dan diverifikasi secara teratur, artinya ada mungkin orang yang sudah idak masuk lagi atau sudah tidak ada, ya ada kesalahan data. Kami yakin kalau datanya makin akurat, penyaluran juga lancar, dan terutama mengandalkan penyaluran yang sifatnya non tunai, maka akhirnya pengurangan kemiskinan bisa menjadi lebih besar," kata Bambang.

 Baca juga: Kemiskinan dan Ketimpangan Tidak Harus Turun Signifikan, Tapi Harus Berkesinambungan

Untuk 2017 sendiri, Bambang menyebut memang ada beberapa catatan seperti pada Maret 2017 kendati tingkat kemiskinan turun tipis dari 10,7% pada September 2016 menjadi 10,64%, namun terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin 10.000 jiwa. Saat itu, keterlambatan penyaluran Rastra menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin.

"Begitu kita menyadari permasalahan ada pada penyaluran Rastra maka segera diperbaiki sehingga di paruh waktu 2017 kemarin akhirnya Rastra tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, meskipun mungkini di tataran pelaksanaan masih ada yang tidak tepat jumlah. Misalkan harusnya dapat 15 kilogram dapatnya 10 kilogram, kemudian ada yang harusnya menerima tapi tidak menerima, itu relatif masih ada meskipun jumlahnya makin lama makin kecil," kata Bambang.

 Baca juga: Kemenkeu Akan Kejar Ketertinggalan di Maluku dan Papua

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (2/1) lalu merilis jumlah penduduk miskin yang tercatat pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau menurun 1,19 juta orang dari Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang. Apabila dibandingkan dengan September 2016, tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen menjadi 10,12 persen.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan sejak periode 1999 hingga September 2017 di Indonesia terus mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase. Pada 1999 jumlah penduduk miskin sempat tercatat mencapai 47,97 juta orang atau sekitar 23,43% dari jumlah penduduk di Indonesia.

 Baca juga: BPS: Penduduk Miskin Turun 1,19 Juta Orang di 2017

Pengecualian terjadi pada 2006, September 2013 dan Maret 2015 yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

(Dani Jumadil Akhir)