Belum Dapat Makan Bergizi Gratis? Ini Cara Melapor ke BGN

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengintensifkan validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan seluruh kelompok sasaran menerima layanan secara akurat dan merata. Langkah penguatan ini ditempuh melalui koordinasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa proses validasi saat ini dilakukan melalui rangkaian rapat koordinasi yang dihadiri para wakil menteri, direktur jenderal, serta pejabat dari berbagai instansi. Instansi yang terlibat meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial, dengan dukungan penuh dari Kantor Staf Presiden (KSP).

“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai wali data, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony, Selasa (2/6/2026).

Proses verifikasi di lapangan dilaksanakan melalui sinergi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan perangkat kelurahan dan desa. Mekanisme ini mencakup pendataan serta pencocokan data bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik dari jenjang PAUD sampai SMA/SMK, termasuk santri di pondok pesantren.

Sebagai upaya menjaga transparansi, BGN telah menyediakan dasbor validasidatapm.bgn.go.id yang dapat diakses publik untuk memantau hasil validasi. BGN juga mendorong peran aktif kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk melakukan pengecekan data di wilayah masing-masing.

“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466,” kata Sony.

Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa basis data yang digunakan saat ini merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024. Pada periode tersebut, pengumpulan data melibatkan personel Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.

Sony juga mengakui bahwa pada fase awal pendataan, BGN masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya. Selain belum adanya dukungan anggaran operasional yang memadai, jumlah personel BGN saat itu masih sangat terbatas sehingga koordinasi formal antarinstansi belum dapat berjalan optimal.

Meski demikian, melalui penguatan kolaborasi antarkementerian serta partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat, BGN optimistis proses validasi ini akan menghasilkan basis data yang jauh lebih akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.

(Feby Novalius)