Prabowo Perintahkan Bansos Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat hingga akhir tahun 2026 untuk memitigasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino.

Langkah penebalan jaring pengaman sosial ini diperkuat seiring ancaman penurunan produktivitas pertanian nasional dan potensi lonjakan harga komoditas pangan pokok di pasar domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan strategis tersebut usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden hari ini. Pemerintah mengupayakan ketersediaan pasokan beras tetap mencukupi serta menjaga daya beli masyarakat rentan di tengah pergeseran musim tanam dan potensi paceklik.

"Tadi kami membahas bersama Presiden terkait kesiapan menghadapi El Nino, antara lain program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai September itu 30 kilogram (kg). Arahan Bapak Presiden, program ini dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), anomali iklim El Nino yang menurunkan intensitas curah hujan berisiko menekan hasil panen dan memangkas produksi gabah kering giling (GKG) di berbagai wilayah sentra padi. 

Gangguan cuaca ekstrem ini patut diwaspadai karena berpotensi memicu inflasi harga beras di tingkat konsumen, sebagaimana catatan historis BPS saat inflasi beras sempat melesat hingga 5,61 persen pada puncak kekeringan September 2023.

Penyaluran beras tambahan tersebut melengkapi alokasi bantuan pangan yang menyasar lebih dari 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Intervensi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di pasar sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Kesiapan menghadapi dampak iklim ini menjadi prioritas pemerintah agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi gangguan musim," jelas Airlangga.

(Dani Jumadil Akhir)