DENPASAR - Kemelut di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) semakin memanas. Setelah puluhan elit pengurus DPD se-Indonesia menggelar rapimnas di Bali, kini ereka mengonsolidasikan diri guna melengserkan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistyo (SBS).
Ketua Pengarah Rapimnas Kadin Kadin Azwir Dainitara menegaskan, penting untuk digelar Munas pada Oktober mendatang di Jakarta.
Rapimnas yang mulai digelar hari ini di Hotel The Stone Kuta, Bali, lanjut dia sebagai instrumen organisasi Kadin, berbentuk rapat pimpinan di jajaran organiasi untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi serta upaya-upaya sinergik dalam perencanaan pelaksanaan program-program antar jajaran.
"Rapimnas ini didasari pada fakta perekonomian nasional yang makin parah dan memburuk karena Kadin selama ini sudah tidak mampu dan diintervensi pihak-pihak tertentu," ujar Azwir di Kuta, Jumat 27 September malam.
Melihat kondisi tersebut maka Kadin hasil Munaslub akan mengambil peranan untuk hal itu demi menyelamatkan organisasi. Dengan Rapimnas sebagai ajang konsolidasi menjelang Munas merupakan solusi terbaik dalam mengatasi kemelut di Kadin.
"Kadin yang kita bubarkan sudah tidak lagi membawa aspirasi daerah. Sebab perekonomian semangatnya otonomi daerah kan harus kembali ke daerah, ternyata dia (SBS) tidak mampu melaksanakan program-program untuk pengembangan daerah," tegasnya.
Azwir mengklaim, dukungan dari berbagai daerahi untuk Munas dengan agenda pemilihan ketua umum baru Kadin semakin menguat dengan kehadiran 23 pengurus daerah Kadin seIndonesia.
"Sudah ada 20 daerah yang datang dan 10 asosiasi, kita targetkan 23 sampai 30 pengurus Kadin akan ikut rapimnas," kata polisi Partai Golkar itu.
Yang menjadi keprihatinan mereka adalah peran Kadin nyaris tidak terlihat dan tidak memiliki posisi tawar yang tinggi dengan pengambil kebijakan. Bahkan, dalam beberapa kegiatan penting baik secara nasional maupun internasional seperti KTT APEC di Bali ini, peran Kadin tenggelam. SBS dinilai lebih banyak bermain secara individual.
"Ini karena lemahnya kepemimpinan SBS, saya tahu dia tidak pernah memimpin Kadin nasional atau daerah. Padahal Kadin itu berjenjang. Pak Aburizal Bakrie pernah jadi Ketua Kadin daerah, Wakil Ketua Kadin dan Ketua Umum Kadin," imbuhnya.
Demikian juga dengan Muhamamd Hidayat yang memimpin Kadin secara berjenjang dan jauh berbeda dengan naiknya SBS.
"Dia naik karena ada kekuatan tertentu. Setelah dua tiga tahun memimpin tidak mampu ya kita ganti. Kita tidak mencari kesalahan orang ini untuk perbaikan perekonomian nasional," tutupnya.
(Rani Hardjanti)