"Ada satu lembaga yang maju kita senang, misal kalau BPJS untung kamu seneng enggak? BPJS, Taspen, Asabri, dana pensiun. Ini disebut eligible party jadi selain rakyat Indonesia, eligible ini menikmati bersama dalam pemerataan pendapatan melalui kepemilikan. Ini bagus," ungkapnya.
Sekadar informasi, dalam perundingan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan, dengan pihak PTFI yang dihadiri CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, terdapat beberapa keputusan antara dua belah pihak.
Hasilnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sepakat untuk mendivestasikan sahamnya kepada negara sebesar 51%.
Selain itu, Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022 atau setelah perjanjian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan. Freeport Indonesia juga sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK).
(Martin Bagya Kertiyasa)