Direktur BPJS Ketenagakerjaan: Banyak Peserta JHT Cairkan Dananya untuk Konsumtif

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) ikut merayakan Hari Pelanggan Nasional. Dalam perayaan tersebut, dana Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi sorotan.

Direktur Keuangan BPJSTK Evi Afiatin memaparkan, pentingnya keikutsertaan para pekerja dalam BPJSTK. Diingatkan juga olehnya soal penarikan dana JHT oleh peserta sebelum memasuki usia pensiun.

 Baca juga: Hore! 500.000 Pekerja Rentan Sudah Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kondisi itu, Lanjut Evi, nantinya justru akan mengakibatkan pekerja tersebut tidak memiliki perlindungan dan jaminan sosial pada waktu pensiun kelak. "Sangat disayangkan apabila peserta JHT mencairkan dananya untuk keperluan konsumtif saat ini dengan mengorbankan perlindungan hari tua," ungkap Evi di Kantor Cabang BPJSTK Provinsi Banten, Senin (4/9/2017).

Selain penyajian pelayanan bernuansa budaya khas Betawi, para peserta juga mendapat keistimewaan special lainnya, yakni berupa pelayanan langsung dari jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS TK.

 Baca juga: Akhirnya! BPJS Ketenagakerjaan Raih Rp96,4 Miliar dari Penunggak Iuran

Hal itu dilakukan dalam rangka memperingati hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) pada tanggal 1 September 2017. Sesuai rencananya, pelayanan langsung oleh para petinggi BPJS TK itu akan berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 4 September 2017 hingga 6 September 2017.

"Jadi ini memperingati Hari Pelanggan Nasional, di mana kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Konsepnya adalah kita ingin mengusung budaya daerah, karena di Tangerang ini yang dominan budaya Betawi, maka nuansanya semua berbudaya Betawi," terang Kepala Kantor BPJSTK Provinsi Banten Teguh Purwanto di kesempatan yang sama.

Baca juga: Karyawan Tak Terdaftar BPJS TK, Siap-Siap Perusahaan Bakal Diberi Label

Selain jajaran Direksi BPJSTK, Dewan Pengawas juga turut serta melayani para peserta BPJSTK sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Harpelnas. Fokus peningkatan pelayanan itu termasuk bidang infrastruktur seperti ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang konseling yang telah terstandarisasi di seluruh kantor Cabang se-Indonesia.

(Fakhri Rezy)