MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Baca Juga: Daftar 10 Wilayah dengan Pekerja Asing Terbanyak, Ada Jakarta dan Banten
"Kami mendesak dana kompensasi itu perlu kejelasan aturan turunan dari Perpres itu," imbuhnya.
Kejelasan terkait pembagian kewenangan di pemerintah pusat dan daerah ini, menurutnya perlu diperkuat lewat Peraturan Menteri (Permen) yakni antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan.
"Ini bisa lewat, apakah ada keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemenaker. Itu diserahkan keputusan semuanya ke pemerintah. Yang pasti perlu ada kejelasan pengelolaan dan penggunaan dana kompensasi tenaga kerja," ujarnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)