DPR Dukung Empat Klaster Holding Pariwisata dan Pemisahan Anak Usaha BUMN

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr Evita Nursanty, MSc mendukung rencana pemerintah untuk membentuk empat klaster dalam Holding Pariwisata, serta pemisahan anak usaha BUMN seperti Garuda, Pertamina, Pegadaian, dan lainnya yang terkait pariwisata masuk ke dalam sistem holding pariwisata ini.

Menurut Evita, langkah ini akan membuat BUMN semakin kompetitif, dan menjadi institusi bisnis yang efisien sebagai pemain dunia, serta akan membuat industri pariwisata Indonesia semakin maju, baik dari sisi pengembangan destinasi maupun pemasarannya; karena dukungan airport, airlines, aviasi dan logistik.

 Baca juga: Dipimpin Penas, Ini Daftar Anggota Holding Aviasi dan Pariwisata

“Pembentukan empat klaster dalam Holding Pariwisata ini sudah bagus, nama yang dipilih tepat yaitu pariwisata, begitu juga langkah konkrit untuk memisahkan anak usaha BUMN, seperti anak usaha Garuda itu, termasuk juga nanti yang ada di Pertamina, Pegadaian dan lainnya. Karena ini sudah runyam sejak lama memang harus dibenahi, dikonsolidasikan, demi bangkitnya industri, dan mendorong terciptanya daya saing yang tinggi, serta BUMN fokus pada core businessnya,” kata Evita dalam pernyataannya, hari ini.

Anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dipisah yaitu Aerowisata, Garuda Indonesia Holiday France dimasukkan ke Klaster Manajemen Destinasi; kemudian Gapura Angkasa, Aerowisata Catering Service, Strategic Business Unit Garuda Indonesia Cargo, Garuda Maintenance Facility Aeroasia, Aero Express masuk Klaster Service Aviasi dan Logistik. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sendiri menjadi anggota dari Holding Pariwisata, dan masuk Klaster Airlines bersama Pelita Air Service.

 Baca juga: Holding Aviasi dan Pariwisata, Erick Thohir: Bukan untuk Selamatkan Garuda

Hanya saja, menurut Evita, perlu dijelaskan pola hubungan klaster-klaster ini, mana induk dalam klaster atau apakah itu masuknya subholding mana anggotanya, sebab publik masih bingung terkait hubungan holding, klaster maupun rencana pembentukan subholding, termasuk bagaimana komposisi saham induk maupun anak. Kenapa misalnya ada anak usaha yang “naik tingkat”, sementara yang lain tetap jadi anak. Apalagi yang terlibat misalnya di klaster Manajemen Destinasi yang melibatkan banyak anak usaha, sehingga tata ulangnya harus makin baik karena melibatkan banyak anak usaha yang mungkin selama ini sudah merasa nyaman dengan posisinya.

Evita sepakat bahwa BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50 persen saham pada perusahaan anak eks BUMN agar negara tetap memiliki kontrol. “Ingat ini holding bukan merger, dan bahwa misi penting dari Holding Pariwisata ini adalah terbangunnya ekosistem bisnis yang sehat, serta membawa bendera Indonesia ke dunia,” lanjut Evita.

Evita juga yakin pembentukan Holding Pariwisata ini bisa menjalankan peran pioneering bisnis terkait pariwisata di destinasi, yang selama ini sangat dihindari pihak pebisnis swasta, dan sekaligus mendorong keberpihakan kepada UMKM dan masyarakat sekitar, serta menjadi pelopor dalam hal standard baru dari sisi kualitas dan daya saing tinggi. Jangan juga kemudian setelah dikonsolidasikan malah merambah ke bisnis lain yang tidak terkait hospitality.