Luhut Sayangkan Edhy Prabowo Jadi Tersangka Suap Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Menteri KKP Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Edhy Prabowo sebagai orang baik dan ksatria, meski Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal dugaan suap ekspor benih lobster.

Luhut menilai, saat status tersangka dilayangkan kepada Edhy, dia lantas mengalihkan tanggung jawabnya sebagai Menteri KKP.

"Saya kira ndak ada yang perlu ragu, kita ndak perlu apa kecil hati sudah kejadian, kita sayangkan peristiwa ini dan saya tahu pak Edhy itu sebenarnya orang baik, bahwa ada kejadian seperti ini saya tenang, bahwa beliau langsung ambil alih tanggung jawab dan itu bagai ksatria," ujar Luhut usai melakukan rapat perdana bersama pejabat Eselon I KKP, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: Luhut Gelar Rapat Perdana dengan Pejabat KKP Sore Ini

Pada kesempatan itu, Luhut yang juga sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus mengatakan, tidak ada yang salah dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Indonesia yang menjadi sebab Edhy diciduk oleh Komisi antirasuah tersebut.

"Dari peraturan yang ada sudah kita cek, jadi tidak ada yang salah, saya bersama Pak Sekjen, ini semua dinikmati oleh rakyat, jadi tidak ada yang salah," katanya.

 

Jika beleid tersebut salah, kata Luhut, maka pihaknya akan mengambil langkah evaluasi. Sementara terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Menteri KKP Edhy Prabowo hal itu karena persoalan monopoli saja.

"Sementara yang salah tadi adalah monopoli seperti pengangkutan itu yang tidak boleh terjadi. Pak sekjen dengan tim sedang evaluasi nanti di minggu depan di laporkan ke saya," kata dia.

Untuk diketahui, Luhut ditunjuk sebagai Menteri KKP Ad Interim diketahui dari Surat Edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar pada Rabu (25/11/2020). Surat itu ditujukan kepada Eselon 1 hingga segenap pegawai di lingkungan KKP.

"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian bunyi poin keenam dalam SE tersebut.

(Dani Jumadil Akhir)