JAKARTA - Biaya yang dibutuhkan jika lockdown sangat mahal. Terlebih lagi, beban utang pemerintah sudah sangat tinggi. Hal ini membuat pemerintah tidak mengambil kebijakan lockdown namun memperketat PPKM Mikro.
Perketat PPKM Mikro justru disambut investor. Setelah IHSG menguat, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 22 poin ke level Rp14.405 per USD pada perdagangan sore ini. Menguatnya Rupiah didorong oleh respons positif pasar setelah Presiden Joko Widodo bersikukuh untuk tidak melakukan lockdown.
Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, di tengah perkembangan kasus Covid-19 semakin 'menggila', kepala negara lebih memilih untuk memperkuat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Baca Juga: Tak Mau Rusak Ekonomi, Jokowi: Lockdown Satu Kota untuk Apa?
Menurutnya, dalam kondisi saat ini, apabila jika satu wilayah memutuskan untuk lockdown maka pemerintah harus menghitung ulang estimasi biaya yang dibutuhkan.
"DKI Jakarta misalnya, biaya untuk mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Ibu Kota jika di lockdown bisa mencapai Rp550 miliar per hari. Jika 1 bulan maka Pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp16,5 triliun," ujar Ibrahim dalam rilis hariannya, Selasa (22/6/2021).
Dia juga menambahkan utang pemerintah saat ini sudah cukup besar yaitu di atas Rp6.000 triliun.
"Ini yang menjadi persoalan utama mengapa pemerintah tidak melakukan lockdown," ujarnya