Begini Saran Ekonom UMM agar Konsumsi BBM Bersubsidi Tak Jebol

"Mengurangi kebocoran APBN ini juga penting," tegas Nazaruddin.

Tidak hanya itu, pemerintah dan BPH Migas perlu juga melibatkan secara aktif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU)  dalam melakukan pengawasan distribusi dan konsumsi migas.

"Perlu juga melibatkan lembaga pengawas persaingan usaha untuk aktif ikut serta di dalam mengawasi pengunaan BBM bersubsidi ini, skemanya bisa dibangun bersama," ungkapnya.

Terakhir, ia menyarankan BPH Migas perlu meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi dari lifting 611 ribu barel/perhari dibandingkan konsumsi yang sudah 1,4 juta barel perhari.  

"Ada banyak skema membatasi jenis kendaraan, bisa menurut daya dari kendaraan itu ataukah klasifikasinya lebih baik, kalau yang bersubsidi hanya untuk (kendaraan) roda dua saja," tegas dia.

(Zuhirna Wulan Dilla)