Implementasi Bursa Karbon Tahap Awal, Pasar Domestik Jadi Prioritas

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa dalam tahap awal implementasinya, perdagangan di bursa karbon akan lebih diprioritaskan untuk pasar domestik.

Hal itu ditetapkan setelah OJK melakukan diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Tahap pertama akan ada pembatasan untuk transaksi ke luar negeri, khususnya yang diutamakan adalah untuk pemenuhan domestik terlebih dahulu,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi dalam ‘Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK’, Senin, (27/2/2023).

 BACA JUGA:Kembangkan Pasar Karbon, BEI Gandeng BUMN

Dalam perkembangannya, Inarno menjelaskan jika perdagangan karbon yang diatur oleh OJK merupakan perdagangan di pasar sekunder.

Adapun, terkait skema perdagangannya akan mengikuti ketentuan kementerian terkait, dalam hal ini KLHK untuk proses registrasi SPE-GRK.

Perdagangan karbon, kata Inarno, memiliki potensi yang sangat besar.

Pasalnya, kegiatan perdagangan karbon meliputi lima sektor yang wajib melakukan mitigasi perubahan iklim yaitu, sektor energi, sektor limbah atau waste, sektor proses industri dan penggunaan produk, sektor pertanian, serta sektor kehutanan.

“Jadi potensi unit karbon di bursa karbon sangat besar dan luas,” tandasnya.

 

Sebagai informasi, dalam perkembangan terbarunya, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan salah satu perusahaan BUMN yakni, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pasar karbon di Indonesia.

“MoU ini lebih kepada bagaimana kita mereaktifkan karbon trading. di mana pemerintah sudah punya tools di bawah OJK, lalu bursa bagian dari sistem,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin, 28 Februari 2023.

Erick menegaskan, di era karbon saat ini jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton, tapi harus bisa menjadi bagian dari ekosistem perdagangan karbon.

Dia menyebut bahwa Indonesia merupakan satu pemain besar dalam sektor tersebut.

Lebih lanjut, penandatanganan MoU tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan, serta entitas anak usaha BUMN.

Hal ini juga akan membantu meningkatkan daya saing perusahaan BUMN di tingkat nasional maupun global.

(Zuhirna Wulan Dilla)