Potensi Belanja Produk Lokal Capai Rp2.000 Triliun, Menkop: Ini Peluang Harus Digarap

 

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan potensi belanja produk UMKM mencapai Rp2.000 triliun yang berasal dari pemerintah Rp500 triliun, BUMN Rp500 triliun, Ibu Kota Nusantara Rp400 triliun, swasta dan usaha besar Rp400 triliun serta dari pihak lainnya yang harus dioptimalkan oleh pelaku UMKM.

"Ini peluang dan harus digarap agar semakin banyak produk UMKM yang masuk rantai pasok industri, baik nasional maupun global," kata MenKopUKM dalam pembukaan acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Menteri Teten pun mengapresiasi gelaran Inabuyer 2023 ini yang banyak melahirkan penandatanganan kerja sama bisnis antara pelaku UMKM dengan pemerintah (K/L), BUMN, hingga swasta besar.

Sebanyak 23 BUMN dan 15 Kementerian/Lembaga dengan anggaran pengadaan terbesar, akan memberikan informasi kebutuhan pengadaannya dan dipertemukan dengan UMKM yang memiliki produk yang berkualitas dan terstandardisasi.

"Lewat Inabuyer 2023 ini bisa dipertemukan antara supplier, buyer, dan juga offtaker. Bahkan, bisa mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri dan produk UMKM," ucap MenKopUKM.

Menurut Teten, setidaknya ada dua manfaat yang bisa diperoleh UMKM dengan masuk ke dalam rantai pasok industri. Pertama, memudahkan pihak perbankan mengucurkan kreditnya ke UMKM.

"Ketika ada kepastian pasar bagi produk UMKM, maka perbankan menjadi yakin dan tidak ragu lagi untuk membiayai bisnis UMKM," kata MenKopUKM.

Manfaat kedua, kata MenKopUKM, dengan masuk ke dalam rantai pasok industri maka akan ada peningkatan kualitas standar produk UMKM. "Ada pendampingan bagi UMKM dalam meningkatkan standar produk. Kami bantu UMKM dalam hal itu. Sebab kalau bukan kita yang membeli, lalu siapa lagi," ucap Menteri Teten.

Menkop pun optimistis Inabuyer B2B2G Expo 2023 ini mampu mendorong ekosistem kemitraan yang ideal. Di antaranya, menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UMKM menjadi pemasok bahan pendukung dan bahan utama, hingga memberikan pendampingan standarisasi produk UMKM.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyebutkan event seperti ini harus lebih sering diselenggarakan. Apalagi karena sudah banyak produk UMKM yang memiliki kualitas setara dengan produk pabrikan usaha besar.

"UMKM harus naik kelas, sehingga produk mereka mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terlebih lagi, kita akan memiliki bonus demografi yang luar biasa besar yang harus dioptimalkan," ucap Hendrar.

(Feby Novalius)