Perang Israel vs Hamas, Ini Dampaknya ke Ekonomi Palestina

JAKARTA - Gaza dan Tepi Barat telah lama menjadi pusat perhatian dunia, terutama dalam konteks ketegangan politik dan keamanan yang tak berkesudahan antara Israel dan Hamas Palestina.

Konflik berkecamuk di wilayah ini telah memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Palestina. Namun, potensi dampak ekonomi yang mungkin terjadi jika Presiden Palestina gagal dalam memenangkan dukungan donor untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini.

Pada tahun-tahun terakhir, Palestina telah menghadapi berbagai krisis ekonomi yang mengancam stabilitas wilayah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ekonomi Palestina adalah bergantungnya Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA) pada bantuan luar negeri. Bantuan ini mendukung berbagai sektor penting, termasuk pembayaran gaji pegawai negeri dan program keamanan.

Melansir situs the Economist, Minggu (15/10/2023), jika Presiden Palestina tidak berhasil dalam mendapatkan dukungan donor untuk melanjutkan program keamanan dan pelayanan publik, maka Palestina dapat berada di ambang krisis keuangan yang mengancam kestabilan seluruh wilayah.

Dalam beberapa bulan terakhir, PA telah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai negeri, dan ada tanda-tanda donor luar negeri mulai meragukan tingkat korupsi dan transparansi PA.

Penting untuk diingat bahwa PA adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas di Tepi Barat. Keberhasilan PA dalam membayar gaji pegawai negeri dan menjaga keamanan adalah kunci untuk mencegah eskalasi kekerasan dan konflik.

Jika PA tidak dapat memenuhi kewajibannya, itu dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik yang dapat merugikan ekonomi wilayah. Dampak dari kegagalan mendapatkan dukungan donor dapat berakibat pada:

1. Krisis Keuangan

Sebab, tanpa bantuan donor, PA mungkin menghadapi krisis keuangan yang lebih dalam. Ini dapat mempengaruhi pelayanan publik, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

2. Pengangguran

Hilangnya pekerjaan dalam sektor keamanan dan sektor-sektor terkait dapat mengakibatkan peningkatan angka pengangguran di wilayah ini. Tentu hal Ini akan memberikan tekanan tambahan pada ekonomi.

3. Ketidakstabilan Politik

Ketidakpuasan warga Palestina terhadap PA yang gagal membayar gaji dan menjaga keamanan dapat memicu protes dan ketidakpuasan politik yang lebih besar, mengancam stabilitas politik wilayah.

4. Potensi Intifada

Jika ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi dan politik meningkat, ada potensi untuk berkembangnya intifada atau dalam istilah Islam yang berarti ‘perlawanan’ yang lebih besar di Tepi Barat.

5. Isolasi Ekonomi

Kegagalan PA dalam menjaga keamanan dan stabilitas dapat mengakibatkan berkurangnya dukungan ekonomi dari negara-negara tetangga dan lembaga internasional, yang dapat mengisolasi ekonomi Palestina lebih lanjut.

Untuk menghindari skenario ini, penting bagi Presiden Palestina untuk mendekati donor luar negeri dengan rencana yang kuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan bantuan.

Upaya nyata untuk mengatasi isu korupsi dan memastikan bahwa bantuan digunakan untuk memajukan kepentingan rakyat Palestina adalah langkah yang penting.

Selain itu, Palestina harus terus mencari dukungan internasional untuk perdamaian yang berkelanjutan dan solusi dua negara. Ini dapat membantu menciptakan stabilitas jangka panjang yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Palestina.

(Taufik Fajar)